Kadis Patungan untuk Amplop Open House Gubernur Kepri

    Fachri Audhia Hafiez - 05 Februari 2020 21:53 WIB
    Kadis Patungan untuk Amplop <i>Open House</i> Gubernur Kepri
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Sejumlah kepala dinas (Kadis) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengaku pernah mengumpulkan uang untuk acara open house Idulfitri yang digelar Gubernur nonaktif Nurdin Basirun. Uang dikumpulkan untuk diberikan kepada masyarakat.

    "Ya 2018 nilainya Rp10 juta dan 2019 dengan nilai Rp9 juta," kata Kadis Kesehatan Kepri Tjetjep saat diperiksa untuk terdakwa Nurdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.

    Menurut dia, uang tersebut diberikan melalui ajudan Nurdin. Tjetjep menyerahkan uang dalam amplop dengan pecahan Rp20 ribu, Rp50 ribu, dan Rp100 ribu.

    Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sardison juga menyerahkan Rp2 juta untuk open house di rumah dinas Nurdin pada 2018. Fulus diberikan melalui sekretaris pribadi Nurdin, Bella.

    Uang terkait open house juga mengalir dari Kadis Pemuda dan Olahraga Maifrizon. Dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Maifrizon disuruh menyetorkan uang melalui Biro Humas.

    Uang senilai Rp4 juta diserahkan Maifrizon. Fulus ini dibagi-bagi menjadi beberapa amplop berisikan Rp20 ribu.

    Nurdin didakwa menerima suap Rp45 juta dan SGD11 ribu. Suap itu untuk memuluskan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.

    Kadis Patungan untuk Amplop <i>Open House</i> Gubernur Kepri
    Sidang Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

    Suap diduga diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat, juga seorang swasta atau nelayan, Abu Bakar.

    Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

    Dia turut didakwa menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta izin pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, serta ditambah penerimaan dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

    Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id