Penangkapan Robertus Robet Dinilai Bentuk Kesewenangan

    Nur Azizah - 07 Maret 2019 14:44 WIB
    Penangkapan Robertus Robet Dinilai Bentuk Kesewenangan
    Pengajar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Miko Ginting - MI/M Irfan.
    Jakarta: Pengajar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Miko Ginting ikut bersuara atas kejadian yang menimpa aktivis Robertus Robet. Menurutnya, penangkapan terhadap Robet bentuk kesewenangan-wenangan.

    Apalagi, Robet ditangkap pada tengah malam di kediamannya. Miko menuturkan, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penangkapan boleh dilakukan malam hari bila untuk kepentingan pemeriksaan.

    "Tapi tidak ada satu pun kepentingan pemeriksaan yang mendesak untuk dilakukan pada tengah malam dan tindakan ini cenderung tidak manusiawi," kata Miko di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019.

    Ia menilai penetapan Robet sebagai tersangka dan penangkapan terhadapnya bentuk kesewenang-wenangan. Apabila ini diteruskan, lanjut dia, akan berujung pada ketidakpercayaan publik pada penegakan hukum. 

    "Sebaliknya, Kepolisian seharusnya bisa menunjukkan peran dalam memberikan perlindungan terhadap Robertus dan keluarganya, alih-alih memproses Robertus dengan delik yang sama sekali tidak tepat dan tidak berdasar," ungkap dia.

    Miko menyampaikan, tidak ada satu pun pasal yang disangkakan kepada Robet tepat untuk digunakan. Dia meminta Polri melihat lebih saksama video aksi yang dijadikan rujukan. 

    "Video seakan sengaja dipotong dan kemudian menghilangkan konteks dari keseluruhan apa yang ia sampaikan," ungkap dia.

    (Baca juga: Orasi Robertus Robet Dianggap Bentuk Kritik)
     
    Robet ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang  ITE, Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    "Dari pasal yang disangkakan, terlihat jelas terdapat pemaksaan delik yang berujung pada kesewenang-wenangan," kata dia.

    Miko menuturkan pada Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang ITE memuat inti delik 'Penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan SARA'. Delik ini dianggap tidak tepat karena delik ini memuat unsur berbasis SARA. Sementara, orasi Robet dinilai tidak mengandung muatan SARA. 

    Kedua, Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 15 Undang-undag Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal itu menyebutkan, menyiarkan berita bohong dengan sengaja memuat keonaran dan dengan sengaja menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan, dan tidak lengkap.

    "Delik ini kembali tidak tepat digunakan karena harus ada unsur penyiaran berita atau informasi dari tindakan yang ia lakukan. Sementara apa yang dilakukan RR sama sekali tidak memenuhi unsur penyebaran berita atau informasi ini," tegas dia.

    Ketiga, Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Delik ini memuat unsur yang menyatakan siapa pun dengan sengaja menghina penguasa atau badan umum di muka umum melalui lisan maupun tulisan.

    "Perlu diperhatikan bahwa yang dinyanyikan oleh Robertus adalah bentuk satir yang pada era 1998 seringkali dinyanyikan elemen demokrasi dalam mendorong Reformasi TNI. Lagi pula,  kata-kata ABRI sudah dihapus melalui TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, Undnag-undang Pertahanan Negara, Undang-undang TNI, dan Undang-undang Polri," papar Miko. 
     



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id