Dirut Hutama Karya Mangkir dari Panggilan KPK

    Juven Martua Sitompul - 10 Januari 2019 22:15 WIB
    Dirut Hutama Karya Mangkir dari Panggilan KPK
    Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk, Bintang Perbowo, mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia sedianya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
     
    Satu saksi lain yakni Kepala Divisi Keuangan PT Hutama Karya, Anis Anjayani, juga tak memenuhi panggilan penyidik. Kedua orang ini sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya Budi Rahmat Kurniawan.
     
    "Dua saksi (Bintang Perbowo dan Anis Anjayani) tidak hadir," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.
     
    Penyidik bakal menjadwal ulang pemeriksaan kedua petinggi perusahaan BUMN tersebut. Namun, Febri belum mendapat jadwal pemeriksaan ulang untuk kedua anak buah Menteri BUMN Rini Soemarno itu.
     
    "Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang namun belum ditentukan waktunya," katanya.
     
    General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan konstruksi Gedung IPDN Sumbar tahun Anggaran 2011, bersama dengan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom.

    Baca: PNS Kemendagri Diperiksa KPK Terkait Korupsi Gedung IPDN
    Saat proyek ini bergulir, Dudy Jocom tercatat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri tahun 2011.
     
    Dalam kasus ini, Budi dan Dudy diduga telah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibatnya, kerugian uang negara mencapai Rp34 miliar dari total nilai proyek Rp125 miliar.
     
    Atas perbuatannya, Budi dan Dudy disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 huruf a atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.





    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id