comscore

Ahli dari KPK Beberkan Keabsahan OTT di Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing

Fachri Audhia Hafiez - 24 Desember 2021 10:35 WIB
Ahli dari KPK Beberkan Keabsahan OTT di Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua ahli hukum pidana pada sidang praperadilan terkait keabsahan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (AP) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya ialah Abdul Fickar Hadjar dari Universitas Trisakti dan Arif Setiawan dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Keduanya menjelaskan mengenai keabsahan proses operasi tangkap tangan KPK. Termasuk, sahnya penetapan tersangka Andi.
"Kedua ahli menerangkan terkait ruang lingkup praperadilan, tangkap tangan, bukti permulaan dalam penetapan tersangka, penilaian dua alat bukti ditahap praperadilan, dan eksitensi Pasal 44 Undang-Undang (UU) KPK yang masih diatur dalam UU 19 Tahun 2019 tentang KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 24 Desember 2021.

Ali mengatakan KPK sejatinya memiliki ketentuan khusus yang mengatur bukti permulaan di tahap penyelidikan yang berbeda dengan ketentuan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Termasuk, penetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan UU KPK dan soal kewenangan penyelidik setelah tertangkap tangan.

Berdasarkan keterangan ahli, kata Ali, KPK meyakini penetapan tersangka kepada Andi sah dan berdasar hukum. Seluruh unsur untuk penetapan itu telah terpenuhi.

"Dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan KPK dalam tangkap tangan, pelaksanaan tugas penyelidik dalam  menemukan dua bukti permulaan, hingga penetapan tersangka AP adalah sah dan berdasar atas hukum," tegas Ali.

Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.

Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui. Izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.

Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuan, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha membutuhkan minimal Rp2 miliar.

KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan hak guna usaha lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain dalam pertemuan itu.

Sudarso juga memberikan sejumlah uang bertahap kepada Andi. Pertama, Rp500 juta pada September 2021 dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.

Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca: KPK Beberkan 56 Bukti OTT Bupati Kuansing
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id