comscore

Hakim: Perbuatan Stepanus Robin Merusak Tatanan Penyelenggara Negara

Fachri Audhia Hafiez - 12 Januari 2022 14:58 WIB
Hakim: Perbuatan Stepanus Robin Merusak Tatanan Penyelenggara Negara
Eks penyidik KPK Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor/Medcom.id/Fachri
Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membeberkan hal-hal yang memberatkan vonis mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju. Perbuatan Robin sebagai penegak hukum telah merusak tatanan penyelenggara negara.

"Perbuatan terdakwa sebagai aparatur hukum telah ikut merusak tatanan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme," kata Ketua Majelis Hakim Djuyamto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Januari 2022.
Baca: Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp2,3 M

Robin juga dinilai tak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Robin.

"Terdakwa belum pernah dihukum, dan sopan di persidangan, punya tanggungan keluarga," ucap Djuyamto.

Robin divonis selama 11 tahun penjara. Dia juga dikenakan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Robin dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Robin juga dikenakan membayar uang pengganti sebesar Rp2.322.577.000. Bila Robin tak sanggup membayar maka akan dipidana selama satu tahun enam bulan penjara.

Robin terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap terkait penanganan perkara di KPK. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan pengacara Maskur Husain yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini.

Robin disebut terbukti menerima suap Rp11 miliar dan USD36 ribu (Rp513 juta). Uang itu didapatkan dari penanganan lima perkara berbeda di KPK.

Robin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id