Kejagung Dinilai Lamban Berhentikan Pinangki

    Siti Yona Hukmana - 05 Agustus 2021 20:14 WIB
    Kejagung Dinilai Lamban Berhentikan Pinangki
    Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Medcom.id/Cindy



    Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) memberhentikan tidak hormat jaksa nonaktif Pinangki Sirna Malasari. Langkah Korps Adhyaksa dinilai lamban lantaran baru memecat Pinangki sebulan setelah putusan pengadilan.

    "Padahal, sesuai ketentuan undang-undang bahwa orang yang melakukan korupsi itu jika sudah mendapatkan putusan inkrah (berkekuatan hukum tetap) maka ya langsung diberhentikan dengan tidak hormat," ujar Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat dihubungi, Kamis, 5 Agustus 2021.

     



    Aturan yang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan lain yang mendukung pemberhentian ialah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Boyamin menyebut Pinangki masih menerima gaji selama berperkara hingga diberhentikan dengan tidak hormat hari ini. Boyamin menyebut Kejaksaan Agung mengistimewakan Pinangki.

    "Saya pernah melihat ada jaksa yang lain juga diberhentikan dengan tidak hormat itu karena melakukan tindak pidana yang hukumannya bahkan lebih tinggi," kata dia.

    Namun, Boyamin tak membeberkan pihak yang dimaksud. Dia mengatakan negara dirugikan karena masih menganggarkan gaji untuk Pinangki. Sebab, Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil memungkinkan pemberian gaji 50 persen pada PNS yang diberhentikan sementara.

    (Baca: KY Didorong Periksa Independensi Hakim Pengadilan Tinggi DKI)

    Pinangki terbukti bersalah menerima suap dari terpidana kasus hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra. Saat itu, Joko masih berstatus buronan.
     
    Suap US$500 ribu diberikan untuk pengurusan fatwa Mahkamah Agung melalui Kejagung agar Joko bisa kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi dua tahun berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tanggal 11 Juni 2009. Pinangki juga turut menyusun rencana aksi (action plan) terkait pelaksanaan permohonan fatwa MA melalui Kejagung.
     
    Pinangki juga terbukti melakukan pencucian uang dengan cara menukarkannya ke dalam rupiah, membeli satu unit mobil BMW X5, pembayaran sewa apartemen dan dokter kecantikan di Amerika Serikat. Kemudian, pembayaran kartu kredit dan membayar sewa dua apartemen di Jakarta.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id