Perkuat Informasi Pelayanan Publik, Kemenkumham Siapkan Database Melalui SIPP

    Medcom - 05 Juni 2021 20:50 WIB
    Perkuat Informasi Pelayanan Publik, Kemenkumham Siapkan Database Melalui SIPP
    Acara Sosialisasi Pengelolaan SIPP di Kanwil Kemenkumham DIY. Dok. Kemenkumham



    Yogyakarta: Kementerian Hukum dan HAM mengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) untuk memperkuat akses informasi publik tentang pelayanan publik. Pasalnya, pengelola informasi pelayanan publik masih tersebar di masing-masing kementerian atau lembaga.

    “Pengelolaan pelayanan publik dari hulu ke hilir masih harus terus ditingkatkan. Dimulai dari pemberian informasi, pelayanan, hingga ke pengaduan pelayanan, dimana semuanya merupakan variabel reformasi birokrasi di bidang Penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham Heni Susila Wardoyo dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 Juni 2021.

     



    Keseriusan dalam mengelola SIPP ditunjukkan dengan dimasukkannya entri data seluruh informasi layanan publik di lingkungan Kemenkumham pada laman SIPP ke dalam target kinerja pada 2021. Sehingga, terbit Pedoman Menteri Hukum dan HAM tentang Pengelolaan SIPP pada 31 Maret 2021. Aturan itu sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di Kemenkumham dalam mengisi aplikasi SIPP.

    “Pada akhir triwulan kedua, kami menargetkan seluruh unit utama, kanwil, dan UPT sudah rampung mengisi layanan publiknya di SIPP,” ucap Heni dalam acara Sosialisasi Pengelolaan SIPP di Kanwil Kemenkumham DIY.

    SIPP merupakan situs (www.sipp.menpan.go.id) yang dikembangkan Kementerian PAN-RB. Penerapannya harus dilaksanakan seluruh kementerian dan lembaga. Situs ini dirilis pada 2020 dan masih dalam tahap pengisian oleh seluruh kementerian dan lembaga.

    Baca: Catat! ASN Kini Wajib Memutakhirkan Data Secara Mandiri

    SIPP dimaksudkan dapat menjadi database seluruh pelayanan publik di Indonesia dan bisa diakses seluruh masyarakat dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017, tujuan SIPP adalah terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik, dan tercegahnya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

    Sebelumnya, pemerintah sudah memiliki aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang berjalan sejak 2013. LAPOR! adalah hilir dari pelayanan publik di Indonesia karena jika masyarakat memiliki pertanyaan, aspirasi, atau pengaduan terkait pelayanan publik, bisa disampaikan melalui aplikasi tersebut.

    Layanan itu disusul dengan penerapan SIPP sebagai hulu. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui segala informasi pelayanan publik yang dibutuhkan, mulai dari nama layanan, lokasi, persyaratan, prosedur, hingga biaya melalui pelayanan itu.

    “Berkembangnya SIPP ini tidak bisa diamanatkan kepada Kementerian PAN-RB semata, melainkan butuh peran serta seluruh kementerian/ lembaga, mulai dari pusat hingga daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, berhasil tidaknya SIPP ada di tangan kita bersama,” jelas Heni.

    Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum (LAH) Kemenkumham Deswati mengatakan pengelolaan SIPP mempunyai dasar hukum yang kuat. Di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Publik, Permen PAN RB No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPPN, dan Pedoman Menteri Hukum dan HAM Nomor No.M.HH.07.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPPN.

    Deswati menekankan SIPP adalah bagian dari mewujudkan pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif. Sebab, SIPP juga terhubung dengan LAPOR! di dalam aplikasinya.

    “SIPP selain dimanfaatkan oleh masyarakat, juga dapat dimanfaatkan oleh pimpinan karena SIPP menampilkan data sebagai dasar pengambilan  kebijakan terkait pelayanan publik, melihat persebaran pelayanan publik, dan mengukur  kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dari  jenis layanan yang diinput,” jelas Deswati.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id