KPK Minta Pemberian Bantuan pada UMKM Tidak Pilih Kasih

    Candra Yuri Nuralam - 25 Juli 2021 09:25 WIB
    KPK Minta Pemberian Bantuan pada UMKM Tidak Pilih Kasih
    Ketua KPK Firli Bahuri (tengah). Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung rencana pemerintah memberikan stimulus dalam program bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Namun, Lembaga Antikorupsi meminta pemerintah tidak pilih kasih dalam memberikan bantuan.

    "Artinya, bantuan diberikan bukan hanya ke daerah yang aktif dan mampu mengirimkan data calon penerima bantuan," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Minggu, 25 Juli 2021.

     



    Firli mengatakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19 bukan cuma di daerah tertentu. UMKM di seluruh daerah merasakan hal yang sama akibat keganasan covid-19.

    Komisi Antirasuah menilai pemerintah sudah baik mendekati daerah yang paling terdampak selama pandemi covid-19. Namun, Firli menilai jajaran di bawahnya masih kurang aktif.

    "Dinas Koperasi setempat tidak secara aktif memproses pendaftaran calon penerima. Sehingga, terkesan bahwa BPUM ini hanya untuk penerima di Pulau Jawa, meskipun data mayoritas dari pemda di Jawa," ujar Firli.

    Firli juga meminta adanya integrasi data penerima BPUM. Data pelaku UMKM yang menerima bantuan harus disesuaikan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    "Data penerima bantuan saat ini harus disesuaikan dengan temuan lapangan BPKP dan BPK tentang ketidaklayakan penerima dan ketidaktepatan bantuan pada program sebelumnya," tutur Firli.

    Baca: Transformasi Digital Jadi Solusi bagi UMKM Terdampak PPKM

    Pemerintah juga diminta memastikan penerima BPUM bukan pegawai negeri. Pemerintah harus memastikan seluruh penerima bantuan menyertakan data kependudukan untuk menguji kelayakan penerima manfaat dengan basis data lain.

    "Misalnya, pengujian dengan data aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sudah berbasis NIK. Demikian juga pengujian dengan data penerima bantuan program prakerja dan program bantuan lainnya," ucap Firli.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id