Membidik Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino

    M Sholahadhin Azhar - 06 Februari 2020 18:29 WIB
    Membidik Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino
    Lambang KPK. Foto: MI
    Jakarta: Isu rekening kasino milik kepala daerah kembali muncul. Kepemilikan rekening kasino ini dianggap modus baru tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

    "Terduga pelaku membuka rekening di kasino dan menggunakan kartu member kasino sebagai media agar dapat membawa kembali dana tunai ke Indonesia," kata Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, Rabu, 5 Januari 2020.

    Masalah sempat membuat Presiden Joko Widodo geleng-geleng kepala. Kepala negara mengecam perbuatan itu.

    "Mengenai itu (kepemilikan rekening kasino) yang jelas sangat tidak terpuji," kata Jokowi di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 18 Desember 2019.

    Sementara itu, kepala daerah pemilik rekening kasino masih belum diungkap. PPATK tak mau buka suara. Masalah ini diserahkan kepada otoritas terkait.

    Penegak hukum juga masih berhati-hati dalam berkomentar mengenai masalah ini. Mereka masih menunggu data detail dari PPATK.

    1. Tak ikut campur

    Awalnya, polisi ditengarai akan mengusut kasus ini. Korps Bhayangkara menunggu laporan temuan dari PPATK. 

    “Mari kita baca, kita telaah seperti apa temuannya,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Argo Yuwono Rabu, 22 Januari 2020.

    Belakangan, polisi balik badan. Polisi menyatakan pihaknya tak ikut campur karena laporan dari PPATK tak diserahkan ke Korps Bhayangkara.

    "Sejauh ini LHA (laporan hasil analisis) diserahkan ke penegak hukum lainnya," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Komisaris Besar (Kombes) Asep Adi Saputra, Senin, 27 Januari 2020.

    Ketika itu, Asep tak menjelaskan instansi penegak hukum mana yang menerima laporan. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara. 

    2. Pelajari temuan PPATK

    Kepada Medcom.id, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan laporan PPATK sudah ditampung. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK RZ Panca Putra Simanjuntak, kata dia, telah menerima LHA dari PPATK. Namun, Firli tak menjelaskan detail temuan yang diserahkan.

    Firli menutup rapat laporan tersebut karena saat ini lembaga antirasuah tengah mempelajari kasus itu. Informasi mengenai kepemilikan rekening kasino dengan dugaan praktik TPPU juga masih belum mau dibuka. 

    Membidik Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino
    Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra

    3. Laporan kurang matang

    Soal garis besar laporan, Firli bersikeras tak mau membeberkan. Dia hanya memberi kesan laporan PPATK kurang matang. Pasalnya, KPK butuh 'penerjemah' dari laporan PPATK itu.

    "KPK harus meminta keterangan saksi kepada para pihak yang terkait (PPATK)," kata Firli kepada Medcom.id, Kamis, 6 Februari 2020.

    Dia menjelaskan laporan memang sudah diterima, tetapi KPK ingin memperjelas data-data itu. Pasalnya, temuan ini merupakan informasi hasil analisis PPATK.

    4. Modus baru

    Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin memerinci bagaimana cuci uang dilakukan via rekening kasino. Temuan PPATK, ada duit Rp50 miliar dari kepala daerah mengalir ke sana. 

    Dana disimpan di rekening kasino untuk menghilangkan jejak sehingga luput dari pengawasan PPATK. Dana yang disimpan seolah berasal dari rekening judi. 

    "Ini merupakan upaya menyembunyikan uang dan atau menyamarkan sumber dana yang diduga berasal dari tindak pidana," tutur Kiagus.

    PPATK menyebut rekening kasino dipilih karena aman. Dana yang disimpan tak bisa digunakan di luar kepentingan berjudi atau ditarik kembali. 

    "Sepanjang yang kami dapat penjelasannya, jadi rekening itu memang bisa digunakan di sekitar itu saja," beber dia. 

    Temuan ini dipastikan Kiagus usai berkoordinasi bersama Financial Intelligence Unit (FIU), mitra kerja PPATK. Unit intelijen mengonfirmasi keberadaan rekening kasino tersebut.

    Saat ini, publik menunggu KPK bergerak menyelisik kasus ini. Sebelum spekulasi semakin liar, perkara harus dirampungkan. Paling tidak, kepala daerah pemilik rekening perlu diungkap.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id