Bos PT CMI Teknologi Segera Diadili

    Candra Yuri Nuralam - 12 Mei 2020 22:02 WIB
    Bos PT CMI Teknologi Segera Diadili
    Direktur Utama PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno. ANTARA FOTO/Adam Bariq
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 2016 dengan tersangka Rahardjo Pratjihno . Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi itu segera dibawa ke meja hijau.

    "Hari ini, penyidik KPK melaksanakan tahap dua yakni penyerahan tersangka, dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU), untuk tersangka Rahardjo Pratjihno," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.

    Rahardjo akan kembali ditahan selama 20 hari ke depan. Dia akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang K4, Jakarta.

    "Terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020," ujar Ali.

    Selanjutnya, JPU KPK akan merampungkan berkas perkara kasus Rahardjo selama 14 hari. Pemberkasan akan diberikan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat setelah rampung.

    KPK siap membuktikan tindakan korupsi yang dilakukan Rahardjo di muka pengadilan. Sebanyak 59 saksi telah diperiksa dalam perkara yang rugikan negara sampai Rp54 miliar ini.

    Baca: KPK Tahan Tersangka Korupsi Proyek di Bakamla

    Rahardjo ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Mereka yakni Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla Leni Marlena, Anggota ULP Bakamla Juli Amar Ma'ruf, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla Bambang Udoyo.

    Keempatnya disinyalir melakukan kesepakatan jahat terkait proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau Backbone Coastal Surveillance System pada Bakamla.

    KPK hanya menangani tiga tersangka yakni Leni, Juli, dan Rahardjo. Sementara itu, Bambang ditangani POM AL karena saat menjabat sebagai PPK yang bersangkutan merupakan anggota TNI AL.

    Leni dan Juli disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sedangkan, Rahardjo disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id