Said Didu Minta Diperiksa Polisi di Rumah

    Siti Yona Hukmana - 12 Mei 2020 01:25 WIB
    Said Didu Minta Diperiksa Polisi di Rumah
    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Foto: MI/Mohamad Irfan
    Jakarta: Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, emoh menghadiri panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia tak ingin terjangkit virus korona (covid-19) yang sedang mewabah.

    "Prinsipnya Pak Said siap diperiksa hanya kita mengajukan surat permohonan untuk diperiksa di kediaman," kata kuasa hukum Said, Letnan Kolonel CPM (Purn) Helvis, kepada Medcom.id, Senin, 11 Mei 2020. 

    Menurut dia, Said ingin mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang digaungkan pemerintah. Helvis memastikan kliennya tidak akan menghadiri panggilan polisi. 

    "Mengingat darurat kesehatan ya sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19)," ujar dia. 

    Said sedianya diperiksa hari ini. Helvis mengaku kliennya menerima surat panggilan pemeriksaan itu pada Kamis, 7 Mei 2020. 

    Lantaran saat itu bertepatan hari libur Waisak, tim kuasa hukum baru bisa berunding pada Minggu, 10 Mei 2020. Perundingan itu untuk memutuskan permohonan pemeriksaan di kediaman Said Didu.

    "Surat permohonan kita serahkan tadi," imbuh Helvis.

    Sementara itu, pemeriksaan hari ini menjadi panggilan kedua Said sebagai saksi terlapor atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Said mangkir pada pemeriksaan pertama Senin, 4 Mei 2020, dengan alasan ingin mematuhi kebijakan PSBB.

    Luhut melaporkan Muhammad Said Didu ke polisi pada Rabu, 8 April 2020. Laporan Luhut terdaftar dengan nomor LP:B/0187/IV/2020/Bareskrim.

    Said diduga menghina, mencemarkan nama baik, menyiarkan berita bohong, dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Said dilaporkan dengan Pasal 45 ayat 3, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

    Baca: Said Didu Diminta Kooperatif

    Kasus ini bermula saat Said Didu diwawancarai yang ditayangkan dalam video di YouTube beberapa waktu lalu. Wawancara berdurasi 22 menit itu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah pandemi covid-19.

    Said Didu menyebut Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak 'mengganggu' dana pembangunan IKN baru. Hal tersebut dianggap dapat menambah beban utang negara.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id