Putusan MK Soal UU KPK Dinilai yang Terburuk

    Candra Yuri Nuralam - 05 Mei 2021 14:12 WIB
    Putusan MK Soal UU KPK Dinilai yang Terburuk
    Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ANT Hafidz Mubarak A.



    Jakarta: Putusan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum menyentuh rasa keadilan. Putusan dinilai produk Mahkamah Konsitusi (MK) yang terburuk.

    "Saya masih merasa bahwa putusan MK kemarin adalah putusan yang terburuk yang pernah dikeluarkan oleh MK dan menjadi catatan penting betapa upaya untuk meruntuhkan KPK sudah sampai ke MK," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari kepada Medcom.id, Rabu, 5 Mei 2021.






    Feri menilai MK tidak ingin menyelamatkan pemberantasan korupsi. Dia menyebut MK baru adil bila membatalkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang KPK.

    "Pada prinsipnya putusan ini tidak memperbaiki utuh dari problematika di KPK, perbaikan yang dilakukan tidak signifikan walaupun bisa dikatakan mengubah beberapa hal," ujar Feri.

    MK juga dinilai tak adil lantaran tidak membubarkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Feri menilai KPK tidak perlu Dewas karena menghambat penanganan rasuah di Indonesia.

    (Baca: MK Nyaris Gugurkan Seluruh Gugatan Revisi UU KPK)

    "Tetapi kalau dilihat misalnya soal peranan Dewas malah tidak dihapus terutama misalnya soal gelar perkara dan segala macamnya," tutur Feri.

    Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Permohonan yang dikabulkan itu terkait izin kerja KPK yang meliputi penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

    MK menilai ketiga kerja Lembaga Antikorupsi itu tidak perlu lagi izin Dewas KPK. Penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang diatur UU KPK hasil revisi harus dinyatakan inkonstitusional.

    "Cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas," ujar Hakim MK Aswanto dalam pertimbangannya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei 2021.

    Menurut Aswanto, kewajiban pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk campur tangan atau intervensi. Dewas bukan aparat penegak hukum.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id