LPSK Sesalkan Penyiksaan Aparat Terhadap Warga Terus Berulang

    Emir Chairullah - 12 Februari 2021 08:36 WIB
    LPSK Sesalkan Penyiksaan Aparat Terhadap Warga Terus Berulang
    Ilustrasi. Medcom.id


    Jakarta: Pemerintah diminta membuka mata dan serius menanggulangi fenomena kasus penyiksaan aparat kepada warga. Pasalnya, kasus penyiksaan tersebut masih terus berulang.

    Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi mengaku heran kasus penyiksaan aparat kepada warga masih terus terjadi. Padahal, instrumen peraturan terkait penyiksaan dalam norma hukum nasional sudah terbilang banyak.


    “Bahkan melalui UU No.5/1998, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia,” kata Edwin dalam keterangan pers, Kamis malam, 11 Februari 2021.

    Dia merujuk sejumlah kasus penyiksaan yang mencuat beberapa waktu ini. Setelah kasus penembakan laskar FPI di Tol Cikampek KM 50, cerita penyiksaan kembali terdengar setelah seorang warga Balikpapan, Kalimantan Timur, meninggal satu hari usai dijemput paksa dan dibawa ke Polres Kota Balikpapan pada Desember 2020.

    “Kedua kasus turut mengundang perhatian LPSK. Untuk kasus warga Balikpapan, saat ini tim LPSK sedang terjun ke lapangan untuk melakukan investigasi,” jelasnya.

    Baca: Banyak Kekerasan, Kompetensi Penyidik Kepolisian Dipertanyakan

    Edwin menyatakan sudah saatnya negara, terutama aparat penegak hukum, lebih serius menanggulangi fenomena ini. “Sebaiknya Polri sebagai penegak hukum membangun mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah terjadinya penyiksaan,” ujarnya.

    Edwin mengakui banyak tantangan dan kendala dalam menangani kasus-kasus penyiksaan, baik secara kultural maupun struktural. Salah satu yang menjadi tantangan besar bagi aparat hukum adalah tentang persepsi kepatutan aparat terhadap tindakan penyiksaan. "Aparat tidak boleh menganggap lumrah atau patut melakukan penyiksaan dengan alasan apa pun" tegasnya.

    Edwin meminta Polri mulai membangun mekanisme kontrol yang ketat. Apalagi, metode yang digunakan polisi dalam mendapatkan informasi untuk memenuhi alat bukti masih berorientasi pada pengakuan. “Terutama untuk kasus-kasus yang minim alat bukti,” ungkapnya.

    Menurut Edwin, kendala lain yang ditemukan adalah tidak dikenalnya penyiksaan dalam KUHP dan cenderung disamakan dengan kasus penganiayaan. LPSK merekomendasikan agar dibuatnya regulasi khusus mengenai penyiksaan sebagai tindak pidana yang juga mengatur agar korban penyiksaan mendapatkan pemulihan, serta memaksimalkan ganti kerugian.

    “Sebaiknya kita sudah harus mulai merumuskan penyiksaan sebagai tindak pidana dalam rancangan KUHP” katanya.

    Edwin juga mengusulkan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia direvisi, dengan memasukan aturan tentang mekanisme penyelidikan atau penyidikan kasus-kasus penyiksaan dilakukan Komnas HAM. Hal itu untuk memastikan proses hukum berlangsung dengan adil.

    Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2014 hingga 2020, LPSK menerima 118 permohonan perlindungan kasus penyiksaan. Pada 2020, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 41 terlindung dari 14 kasus penyiksaan.

    Profesi pelaku penyiksaan terbanyak berasal dari anggota polisi. Kemudian, anggota TNI dan sipir lapas. Praktik penyiksaan yang banyak dilakukan polisi terjadi dalam tahapan pengungkapan perkara untuk memperoleh pengakuan tersangka.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id