Terdakwa Kasus Jiwasraya Bantah Goreng Saham

    M Sholahadhin Azhar - 27 Oktober 2020 00:31 WIB
    Terdakwa Kasus Jiwasraya Bantah Goreng Saham
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Terdakwa kasus pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS), Heru Hidayat, membantah sejumlah tudingan. Antara lain terkait tuduhan penggorengan saham oleh Komisaris Utama PT Trada Alam Minera itu.

    Kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutauruk menyebut tudingan itu tak terbukti di persidangan. "Tukang goreng saham pun klien kami tidak ada yang sebut. Lalu apa salah klien kami?," kata Kresna melalui keterangan tertulis, Senin, 26 Oktober 2020.

    Menurut dia, tak satu pun fakta persidangan mengarah ke tudingan tersebut. Selain itu, Kresna juga membantah adanya perintah dari Heru kepada manajer investasi (MI), utamanya untuk melakukan underlying saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya di pasar modal.

    "Klien kami (Heru Hidayat) tidak pernah terbukti memerintahkan MI dan tidak pernah terbukti menyuruh MI melakukan underlying saham dan reksadana Jiwasraya," ujar Kresna.

    Baca: 6 Terdakwa Korupsi Jiwasraya Komplet Dihukum Seumur Hidup

    Selain itu, dia menyebut kliennya tidak pernah berhubungan dengan investasi Jiwasraya dan tidak mengenal para MI. Kresna juga membantah tudingan nominee atau peminjaman nama terkait saham.

    Menurut dia, hal tersebut tak terbukti di persidangan. Sebab nominee yang dimaksud merupakan milik Direktur PT Himalaya Energi Perkasa Tbk (HADE) Piter Rasiman. Hal tersebut diakui Piter.

    "Segala transaksi saham Piter Rasiman tidak terkait dan tidak diketahui oleh Heru Hidayat," kata Kresna.

    Atas dasar itu, dia menilai putusan hakim atas kliennya tak didasari fakta persidangan. Sebab tak ada tuduhan yang terbukti.

    "Jadi putusan ini hanya berdasarkan asumsi-asumsi, tanpa didukung oleh fakta-fakta persidangan selama ini," pungkas Kresna.

    Heru divonis penjara seumur hidup. Dia dianggap melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
     
    Sedangkan pada perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), Heru dianggap melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id