Zulkifli Hasan Mangkir Panggilan KPK

    M Sholahadhin Azhar - 16 Januari 2020 21:27 WIB
    Zulkifli Hasan Mangkir Panggilan KPK
    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Foto: Medcom/Ilham Wibowo
    Jakarta: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eks Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sejatinya diperiksa terkait dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.

    "Untuk Pak Zulhas (Zulkifli Hasan), hari ini tidak hadir," kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK,  Jakarta Selatan, Kamis, 16 Januari 2020.

    Ali mengatakan KPK belum menerima surat pemberitahuan dari Zulkifli terkait alasannya mangkir panggilan penyidik. KPK akan menjadwal ulang pemeriksaan Zulkifli.

    "Kami penyidik akan panggil ulang. Beberapa hari ke depan kami akan panggil ulang," ucap Ali.

    KPK memanggil Zulkifli dalam kapasitasnya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2009-2014. Ia seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka PT Palma Satu.

    KPK sebelumnya menetapkan PT Palma Satu, Legal Manager PT Duta Palma Group 2014, Suheri Terta, dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka baru pada kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014. 

    Kasus ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di 2014. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka.

    Tersangka Surya Darmadi diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut, maka pertanggungjawaban jawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.

    Atas perbuatannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

    Sementara, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id