KPK Pantau Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

    M Sholahadhin Azhar - 14 November 2019 19:28 WIB
    KPK Pantau Pendidikan Antikorupsi di Sekolah
    KPK ilustrasi. Foto: MI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan antikorupsi (PAK). Lembaga Antirasuah menyambangi sekolah-sekolah di Provinsi Gorontalo dan Jawa Barat.  

    "Meliputi Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Cirebon, melakukan kunjungan ke 15 sekolah yang sudah menerapkan pendidikan antikorupsi dalam kegiatan belajar-mengajar," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 14 November 2019.

    Fasilitas pendidikan yang dikunjungi meliputi sekolah tingkat dasar dan menengah. KPK berkeliling dari Senin, 11 November 2019 hingga Jumat, 15 November 2019. 

    KPK berharap sekolah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) antikorupsi. Lembaga Antirasuah ingin memastikan ada sinergi nilai-nilai integritas dalam mata pelajaran yang diajarkan ke siswa.

    Febri menyebut prinsip pembelajaran antikorupsi ialah keteladanan. Peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran. KPK juga menemukan sulitnya menerapkan nilai antikorupsi. 

    "Karenanya, KPK mendorong pendidikan moral sejak dini dan mendorong kreativitas serta inovasi guru dalam mensinergikan nilai-nilai integritas dalam mata pelajaran agar menarik dan dapat langsung diterapkan siswa didik," ujar dia.

    Febri menyebut selama safari itu pihaknya menemukan beberapa sekolah telah menanamkan pendidikan karakter dengan cara yang kreatif. Salah satunya, guru membuat penilaian karakter buat siswa terkait kerapian berpakaian, ketepatan waktu kehadiran, dan lainnya. 

    Febri mengungkapkan ada juga sekolah yang menyiapkan form penilaian atas karakter siswa. Setiap pagi guru melakukan pengecekan pemenuhan kriteria-kriteria penilaian karakter ini kepada siswa dan kemudian dibuat skoring. 

    KPK mendorong pemberian reward and punishment dalam sistem ini. Febri menuturkan sebagai bentuk penghargaan, siswa yang berhasil memenuhi kriteria diumumkan setiap Senin pagi saat upacara bendera. Sebaliknya, siswa yang tidak memenuhi kriteria, misalnya tiga kali datang terlambat, maka orang tua murid akan dipanggil.

    "Pemanggilan orang tua bukan buat memberikan hukuman kepada anak, melainkan menanyakan penyebab siswa terlambat buat mencari solusi bersama," ujar dia.

    Pemerintah telah mengeluarkan empat aturan sebagai dasar hukum pendidikan antikorupsi:

    1. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Pendidikan Formal, 2. Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Nomor 468/B/SE/2017 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.
    3. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Nomor B-1368/Dj.I/05/2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah. 
    4. Surat Edaran Mendagri tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Nomor 420/4047/SJ, dan No. 420/4048/SJ. 

    KPK juga mendorong pemerintah daerah mengeluarkan peraturan implementasi PAK di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama buat pemerintah kabupaten/kota dan sekolah menengah atas buat pemerintah provinsi. 

    Saat ini tercatat telah dikeluarkan 80 aturan, yaitu tiga aturan berupa Pergub di tingkat provinsi, yaitu Jawa Tengah, Lampung, dan Bali serta 77 aturan berupa Perbup dan Perwali di tingkat pemkot/pemkab. Aturan tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan PAK di 46.286 satuan pendidikan. Terdiri atas 3.796 SMA, 7.670 SMP dan 34.820 SD. 



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id