KPK Pertimbangkan Tahan Rizal Djalil

    Juven Martua Sitompul - 10 Oktober 2019 08:46 WIB
    KPK Pertimbangkan Tahan Rizal Djalil
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Media Indonesia.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil. Penahanan kemungkinan dilakukan setelah pemeriksaan lanjutan Rizal sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik Kementerian PUPR berikutnya.

    “Nanti kalau memang penyidik sudah menyimpulkan perlu dilakukan penahanan karena alasan tersebut terpenuhi tentu akan disarankan kepada pimpinan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

    Febri mengatakan penyidik memiliki alasan objektif dan subjektif menahan tersangka. Jika indikator yuridis pada Pasal 21 KUHAP terpenuhi, kata dia, penyidik tidak segan menjebloskan Rizal ke bui.

    “Dan penyidik seringkali mempertimbangkan, untuk menentukan sikap di penyidikan, apakah perlu dilakukan penahanan saat ini atau masih perlu dilakukan kegiatan-kegiatan lain,” ujarnya.

    Rabu, 9 Oktober 2019, Rizal menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Namun, KPK belum juga menahan Rizal. Usai diperiksa, Rizal menantang KPK mengungkap terang kasus suap proyek air minum tersebut.

    Termasuk, meminta Lembaga Antirasuah membeberkan bukti-bukti keterlibatannya dalam skandal suap itu. Rizal siap kembali diperiksa jika keterangannya masih dianggap belum cukup menjelaskan benang merah perkara.

    Dia juga menyangkal pernah menerima uang haram dari Komisaris PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta. Dia berkelit terlibat dalam pengurusan proyek SPAM untuk perusahaan Leonardo.

    KPK menetapkan Rizal dan Leonardo sebagai tersangka kasus suap proyek SPAM Kementerian PUPR. Rizal diduga menerima suap sebesar SGD100 ribu dari Leonardo.

    Suap diberikan agar Rizal bersedia membantu perusahaan Leonardo mendapat proyek SPAM. Salah satunya, proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan anggaran Rp79,27 miliar.

    Rizal sebagai pihak penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Leonardo sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id