Politikus Golkar Didakwa di Kasus KTP-el

    Fachri Audhia Hafiez - 14 Agustus 2019 11:02 WIB
    Politikus Golkar Didakwa di Kasus KTP-el
    Pengadilan Tipikor. Foto: Medcom.id/M Rodhi Aulia.
    Jakarta: Sidang pembacaan dakwaan terhadap anggota DPR Fraksi Golkar, Markus Nari, digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Markus menjadi pesakitan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik.

    Informasi yang dihimpun Medcom.id, Markus akan disidang di Ruang Kusuma Admaja 1, Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019. Sidang dengan nomor perkara 80/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.pst itu dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB.

    Namun, hingga saat ini, sidang Markus belum juga dimulai. Sidang anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso dalam kasus suap dan gratifikasi yang dimulai lebih dulu.

    Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el sejak Juli 2017. Dia diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam pengadaan paket KTP-el 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.

    Di Komisi II, dia diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP-el. Berdasarkan fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada eks pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman sebanyak Rp5 miliar pada 2012.

    Markus baru menerima Rp4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek KTP-el tahun 2013 sebesar Rp1,49 triliun.

    Dalam perkara ini, KPK sedikitnya telah menetapkan 14 tersangka. Selain Markus, ke-13 orang lainnya ialah, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Irman; mantan pejabat Kemendagri, Sugiharto; mantan Ketua DPR, Setya Novanto; keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo; pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong; Eks Direktur Utama (Dirut) PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, dan pengusaha Made Oka Masagung.

    Baca: Nasib Korporasi di Korupsi KTP-el Tinggal Menunggu Waktu

    Status tersangka juga diberikan kepada pengacara Fredrich Yunadi, dokter Bimanesh Sutarjo, dan mantan anggota DPR Miryam S Haryan. Empat tersangka baru pun diumumkan KPK kemarin. Mereka adalah Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, pegawai negeri sipil (PNS) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi, mantan anggota DPR Miryam S Haryani, dan Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

    Miryam dua kali ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga meminta 'uang jajan' kepada Irman. Sebelumnya, politikus Partai Hanura itu telah divonis hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti bersalah memberikan keterangan palsu terkait penyelidikan kasus KTP-elektronik.




    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id