Amnesti Baiq Nuril Digaungkan di DPR

    Whisnu Mardiansyah - 16 Juli 2019 07:46 WIB
    Amnesti Baiq Nuril Digaungkan di DPR
    Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima Baiq Nuril Maknun, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, NTB. Foto: Medcom.id/Damar Iradat.
    Jakarta: Perjuangan terdakwa kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE) Baiq Nuril selangkah lagi menemui garis finis. Surat pertimbangan permohonan amnesti Baiq Nuril dari Presiden Joko Widodo akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR. 

    DPR menerima surat pertimbangan permohonan tersebut dari Presiden kemarin. Permohonan amnesti ini sebelumya telah dikaji dan dirumuskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan beberapa pakar hukum. 

    "Suratnya sudah saya teruskan ke Ketua DPR (Bambang Soesatyo). Suratnya masuk dari Istana," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Selasa, 16 Juli 2019.

    Surat tersebut selanjutnya akan dibawa di rapat paripurna DPR yang rencananya digelar pukul 10.00 WIB hari ini. DPR akan meminta pertimbangan dan persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di Parlemen. 

    "Akan langsung dimasukkan di agenda paripurna dan dibacakan suratnya di paripurna," terang Indra. 

    Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menyebutkan presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti dinilai yang paling rasional bagi Baiq Nuril ketimbang grasi yang mensyaratkan minimal pidana dua tahun. 

    Pemberian amnesti ini sebelumnya sempat menjadi perdebatan. Pasalnya, dalam kasus-kasus sebelumya, amnesti biasanya diberikan kepala negara kepada seseorang yang terkait kejahatan atau pidana politik. 

    Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyampaikan pemberian amnesti dari presiden tidak memiliki batasan pidana tertentu. Meski, dia menyadari lazimnya amnesti diberikan kepada kasus kejahatan pidana politik.

    "Instrumen yang tersedia adalah amnesti, itu pun masih diperdebatkan karena amnesti ini selama ini merupakan instrumen konstitusional yang dimiliki oleh presiden untuk memberikan pengampunan tapi terkait kejahatan politik, keamanan negera, dan lain sebagainya," kata Arsul.

    Berpacu dengan waktu, kubu Baiq Nuril memohon kepada Kejaksaan Agung menangguhkan eksekusi ke jeruji besi sampai proses pemberian amnesti ini tuntas. Permohonan penangguhan dikabulkan Jaksa Agung M Prasetyo. 

    "Hukum bukan sekadar mencari keadilan dan kebenaran. Tapi (sisi) kemanfaatan (juga) harus diperhatikan yaitu hak asasi manusia," ujar Prasetyo. 

    Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nuril Maknun. Dia dianggap bersalah melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
     
    Kasus ini bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari kepala sekolah (kepsek) berinisial M pada 2012. M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang dikenal Nuril. Merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

    Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram sehingga M marah. Dia melaporkan Nuril ke polisi. M menilai tindakan Nuril membuat malu keluarganya. Akibat laporan itu, Nuril menjalani proses hukum hingga persidangan.
     
    Baca: Surat Amnesti Baiq Nuril Sudah di DPR

    Pengadilan Negeri Mataram memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. MA kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008.
     
    Kasus ini menimbulkan polemik. Baiq Nuril dinilai sebagai korban pelecehan seksual dalam percakapan itu. Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti.
     
    "Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," tegas Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019.




    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id