Makassar Perpanjang PPKM Mikro, Aktivitas di Rumah Ibadah Dilarang

    Muhammad Syawaluddin - 22 Juli 2021 20:41 WIB
    Makassar Perpanjang PPKM Mikro, Aktivitas di Rumah Ibadah Dilarang
    Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, di Makassar, Sulawesi Selatan. Istimewa.



    Makassar: Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

    Surat Edaran Nomor 443.01/369/S.Edar/Kesbangpol/VII/2021 tersebut melarang pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah. Baik itu di masjid, musala, gereja, pura, maupun vihara. 

     



    "Untuk sementara waktu tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah," kata Ramdhan dalam SE tersebut, Kamis, 22 Juli 2021.

    Kegiatan usahan seperti kafe, pedagang kaki lima, rumah makan, dan warung makan juga hanya buka hingga pukul 17.00 Wita. Hal ini berlaku untuk tempat usaha yang berada di lokasi sendiri maupun di pusat perbelanjaan.

    "Kapasitas hanya sebanyak 25 persen dan untuk layanan pesan antar hanya sampai pukul 20.00 Wita," lanjutnya. 

    Pusat perbelanjaan seperti mall juga hanya bisa beroperasi hingga pukul 17.00 Wita. Seperti tempat usaha, kapasitas yang bisa masuk dalam mall saat beroperasi hanya 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. 

    Tidak hanya itu, aturan tersebut juga melarang aktivitas atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yakni di perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan dan pelatihan. Aktivitas belajar mengajar diarahkan dilakukan dengan cara daring. 

    Namun, kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi komunikasi dan teknologi industri, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional tetap beroperasi 100 persen. 

    Baca: Sulsel Cairkan Rp8 Miliar untuk Insentif Nakes

    "Dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat," jelas Ramdhan. 

    Ramdhan juga memerintahkan Satgas Covid-19 untuk melakukan pemantauan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan pengendalian virus korona. 

    "Pelanggaran terhadap aturan yang dimaksud dalam surat edaran ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya. 

    (SYN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id