Kesepakatan Wali Kota Tangerang dengan Kemenkumham

    Hendrik Simorangkir - 23 Juli 2019 19:36 WIB
    Kesepakatan Wali Kota Tangerang dengan Kemenkumham
    Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat meninjau persiapan Festival Cisadane di Bantaran Sungan Cisadane.
    Tangerang: Saling sindir Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly berakhir damai yang di mediasi oleh Kemendagri. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan yang selama ini menjadi persoalan. 

    "Kita coba membangun kesepakatan meneliti ulang, apa yang menjadi persoalan komunikasi tidak bagus dan kita sudah sepakati beberapa point," ujar Wahidin, Selasa, 23 Juli 2019.

    Wahidin menjelaskan, setidaknya ada empat kesepakatan damai untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah di antara keduanya. Pertama, yakni kesepahaman bahwa pembangunan perguruan tinggi Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) merupakan program pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kedua akan disediakannya ruang terbuka hijau di sekitar lokasi Poltekip dan Poltekim.

    "Kesepakatannya pengelolaannya dilakukan oleh Kemenkumham atau Pemkot Tangerang," katanya.

    Poin ketiga, Wahidin menambahkan, mengenai tanah dan bangunan milik Kemenkumham yang ditempati oleh Pemkot Tangerang, harus dilakukan hibah dan proses administrasi lainnya. Hingga dikemudian hari, tidak terjadi lagi polemik. 

    Poin kesepakatan keempat, mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Poltekip dan Poltekim, agar segera disepakati.

    "Kita punya kewajiban menyelesaikan. Kemarin ijin bisa diselesaikan, memang ada beberapa komitmen yang harus dilakukan," jelasnya.

    Sementara, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, sudah adanya Memorandum of Understanding (MoU) kesepakatan yang intinya Kemenkumham akan menyerahkan beberapa aset yang ada di Kota Tangerang.

    "Aset tersebut yakni gedung MUI, mal pelayanan publik, jalan, terus ada beberapa hal yang belum selesai. Karena mereka meminta untuk izin. Dan izin ini tunggu pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sementara RTRW ini tunggu surat rekomendasi dari provinsi," jelas Arief. 

    Arief menuturkan, pihaknya akan mengundang Kemenkumham untuk melakukan rencana pengembangan di Kota Tangerang. Rencana tersebut terkait masalah aset yang harus ada usulan DPR.

    "Nah kita akan cantumkan di dalam usulan site plan di lingkungan Pusat Pemerintahan. Dari situ mulai tim ini kita akan tindak lanjuti. Dan yang gampang sebenarnya pinjam pakai. Kemarin juga sudah menjadi perhatian DPR RI mudah-mudahan mereka bisa memfasilitasi hingga masalah aset antara Kemenkumham dengan pemerintah pusat dapat tuntas," paparnya.

    Arief berharap masalah aset ini bisa selesai dengan secepatnya agar segera terbitnya perizinan. "Ada tim kecil untuk teknisnya nanti. Kalau saya minta kongkretnya, jadi berapa lama ini targetnya misalkan seminggu atau berapa biar bisa kita selesaikan masalah perizinannya. Nah, mereka juga berapa lama untuk bisa menyerahkan aset-asetnya," ujarnya.



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id