Khofifah Minta Kepala Daerah Malang Raya Kebut Aturan PSBB

    Amaluddin - 11 Mei 2020 20:03 WIB
    Khofifah Minta Kepala Daerah Malang Raya Kebut Aturan PSBB
    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Medcom.id/Amaluddin
    Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, segera menyelesaikan Perbup dan Perwali sebagai aturan teknis penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perbup dan Perwali itu harus mengacu pada Pergub Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. 

    "Untuk pengajuan penetapan PSBB Malang Raya sudah kami ajukan kemarin pagi. Kemungkinan surat jawaban dari Kemenkes akan keluar besok. Maka sembari menunggu jawaban itu datang, segala aturan yang akan menjadi landasan pelaksanaan PSBB di Malang Raya sudah disiapkan, baik Perbupnya maupun Perwalinya," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Senin, 11 Mei 2020.

    Khofifah mengaku telah meminta Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono untuk memimpin rapat, bersama jajaran Forkopimda Malang Raya untuk penyusunan Perbup dan Perwali. Dalam rapat yang digelar tertutup tersebut dibahas sejumlah rencana aturan teknis PSBB Malang Raya.

    Penerapan PSBB di kawasan Surabaya Raya diharapkan menjadi contoh untuk bisa diterapkan lebih baik di Malang Raya. "Satu hal yang harus kita lakukan dalam penyiapan PSBB di Malang Raya adalah tentang pengaturan check point, tempat kerumunan, pasar, fasilitas umum, dan pembatasan pergerakan manusianya, itu harus diperhatikan," kata Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono.

    Termasuk pengaturan pasar tradisional yangrawan terjadi penyebaran covid-19. Dalam Perbup dan Perwali yang kini sedang disusun, kata Heru, harus ada aturan yang tegas sistem physical distancing.

    Aturan teknis semisal pembatasan lapak di pasar tradisional. Lapak diatur dengan sistem ganjil dan genap, maupun ada rekayasa pemindahan pasar tradisional, ke tempat yang lebih luas atau bahkan di jalan raya. 

    "Sebab sesuai dengan arahan dari Gugus Tugas Pusat, bahwa pasar tradisional supaya tidak ada penutupan, agar kegiatan ekonomi bisa terus berjalan. Namun yang harus ditekankan adalah tetap diterapkan physical distancing," ujar Heru. 

    Tidak hanya itu, dalam rapat koordinasi terkait penyiapan PSBB di kawasan Malang Raya ini, juga dibahas tentang penyiapan titik-titik dapur umum. Dan juga penyiapan bansos dari Pemprov bagi mereka yang terdampak covid-19. 

    "Jika penetapan PSBB di kawasan Malang Raya sudah diterbitkan oleh Menkes, maka sistemnya juga akan dilakukan tahapan sosialisasi, kemudian tahapan sosialisasu,  imbauan dan teguran, serta tahap teguran dan penindakan," jelas Heru.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id