comscore

Cegah PMK, Pemkab Mukomuko Perketat Lalu Lintas Ternak

Antara - 28 Mei 2022 06:54 WIB
Cegah PMK, Pemkab Mukomuko Perketat Lalu Lintas Ternak
ilustrasi/Medcom.id
Bengkulu: Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, bersama pihak kepolisian melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lalu lintas ternak di perbatasan Bengkulu dan Sumatra Barat.
 
"Kita kerja sama dengan polisi karena mereka juga ada perintah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyakit mulut dan kuku (PMK)," kata Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Fitriyani Ilyas, di Mukomuko, Jumat, 27 Mei 2022.
 
Petugas peternakan dan kesehatan hewan sejak beberapa pekan terakhir turun ke lapangan dari desa ke desa dan dari pedagang ke pedagang. Hal ini untuk menyosialisasikan PMK sebagai upaya pencegahan.
 
Ia mengatakan pemerintah setempat telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor: 440/ 289/ A.1/V/2022 tentang Pencegahan Penularan Penyakit Mulut dan Kuku serta Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan, dan Media Pembawa lainnya di daerah ini.
 
Ia mengatakan pihaknya tidak bekerja sendiri tetapi dibantu Satgas PMK yang terdiri dari Setdakab, Dinas Pertanian, BPBD, Dinas Kominfo, Dinas Satpol PP dan Damkar, Polres Mukomuko, Kodim, dan Kejari.

Baca: 5 Sapi di Kabupaten Tangerang Positif Terinfeksi PMK
Satgas PMK melakukan upaya responsif untuk mencegah PMK di daerah ini seperti memeriksa setiap hewan ternak sapi, kerbau, dan kambing. Tak hanya itu, produk hewan lainnya di wilayah perbatasan daerah ini juga turut diperiksa.
 
"Satgas PMK ini memeriksa dokumen dan fisik hewan ternak guna mengetahui gejala klinis hewan ternak yang keluar dan masuk ke daerah ini," ujarnya.
 
Ia memastikan hewan ternak yang bisa keluar dan masuk dari dan keluar daerah ini jika telah memenuhi persyaratan teknis atau analisis risiko. Ia menyatakan  tidak boleh memasukkan hewan ternak dari daerah tertular dan wabah ke daerah ini.
 
Kemudian hewan rentan dari daerah bebas wabah yang dibawa masuk ke daerah ini harus melengkapi persyaratan, yakni memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal ternak dan memiliki surat rekomendasi izin pemasukan dari dinas terkait.
 
Selain itu, Satgas PMK akan melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan pembawa hewan ternak yang masuk ke daerah ini. Ia meminta kepada setiap pedagang hewan ternak melaporkan kepada tim Satgas PMK ketika ada kendaraan pengangkut ternak yang akan memasuki wilayah perbatasan daerah ini.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id