comscore

Beri Cuti Tanpa Alasan, Kepala OPD Terancam Sanksi

Media Indonesia.com - 28 Desember 2021 14:20 WIB
Beri Cuti Tanpa Alasan, Kepala OPD Terancam Sanksi
Ilustrasi. (MI/Ramdani)
Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan sanksi kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jika masih ditemukan stafnya mendapat izin cuti bukan karena alasan darurat saat tahun baru.

"Karena aturan larangan cuti dan bepergian bagi ASN itu sangat jelas. Kalau ada staf yang masih cuti, kepala OPD nya kena sanksi," kata Kepala BKD Pemprov Jatim Yuyun Wahyuni di Surabaya, Selasa, 28 Desember 2021.
Yuyun mengatakan untuk menjalankan larangan ini, setiap ASN diwajibkan mengisi absensi daring melalui aplikasi e-Presensi selama masa perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

"Pengawasannya kami serahkan kepada masing-masing kepala OPD. Karena ASN di Pemprov Jatim ini ada 76 ribu. Kalau semua pengawasan di BKD, kan, tidak mungkin," ujarnya.

Baca juga: Minta Duit Rp2 Juta ke Warga, 2 Anggota LSM di Lampung Ditangkap

Melalui aplikasi e-Presensi Pemprov Jatim, selain absensi, setiap ASN Pemprov Jatim diwajibkan membagikan lokasi terkini (share location/shareloc) yang terintegrasi dengan google maps.

"Tidak ada cuti kecuali seperti disampaikan Bu Gubernur. Kalau ada yang tetap cuti, otomatis kepala OPD-nya juga kena sanksi," tegasnya.

Yuyun mengatakan, periode larangan sanksi ini berlaku selama masa perayaan Natal dan Tahun baru mulai 24 Desember sampai 3 Januari 2022. Penerapan e-Presensi bahkan berlaku saat libur.

"Jadi sampai 31 (Desember) nanti kita tetap masuk. 1 Januari (Sabtu) libur, Minggu (2 Januari) libur. Itu kita wajibkan e-Presensi, kirim shareloc. Kalau keluar kota ya ketahuan," ujarnya.

Baca juga; 1.216 Hektare Sawah di Lampung Selatan Terendam Banjir

Laporan berbagi lokasi itu, kata Yuyun, akan menjadi dasar pengawasan agar ASN tidak melakukan perjalanan ke luar kota. Kalau ada yang melanggar, sanksinya sesuai peraturan yang berlaku.

"Sama, sanksinya mulai dari peringatan, teguran tertulis, dan seterusnya. Itu yang akan memberikan masing-masing kepala OPD. Kami di BKD akan tetap memantau," ujar dia.

Larangan cuti pegawai pemerintah sebelumnya disampaikan melalui SE Gubernur Jatim Nomor 800/7840/204.3/2021. Surat Edaran yang dia tandatangani 6 Desember lalu itu berisi Larangan Bepergian dan Mengajukan Cuti Pada Libur Nataru Bagi ASN Pemprov Jatim di Masa Pandemi Covid-19.

Situasi darurat yan harus dialami ASN untuk bisa mendapatkan izin cuti secara khusus misalnya, mereka yang akan melahirkan. Sedangkan ASN yang boleh melakukan perjalanan ke luar kota hanyalah mereka yang memang sedang menjalankan perjalanan dinas sebagaimana tugas
pokok dan fungsi masing-masing. (Faishol Taselan)


(MEL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id