Ekspor dan impor di Papua Banyak Tak Tercatat

    Roylinus Ratumakin - 18 November 2019 16:28 WIB
    Ekspor dan impor di Papua Banyak Tak Tercatat
    Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen. (Foto: Medcom.id/Roylinus)
    Jayapura: Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, menyebut ada sejumlah potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum dioptimalkan. Termasuk pendapatan dari ekspor maupun impor melalui sejumlah pelabuhan di Papua.

    “Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Hery di Jayapura, Senin, 18 November 2019.

    Hery mencontohkan, bahan bakar minyak (BBM) yang ada di beberapa titik di Papua saat diimpor namun hingga kini pihaknya belum mengetahui berapa besar pajaknya.

    “Seperti halnya di Freeport, sampai hari (ini Pemerintah Provinsi Papua) tidak bisa terdeteksi (berapa) nilai ekspor Freeport. Data saja sama sekali pemerintah belum memiliki,” ujarnya.

    Menurut Hery, setahun lalu pihaknya telah memerintahkan Inspektorat Provinsi Papua untuk bertemu sejumlah pemangku kepentingan yang memegang data ekspor dan impor di Papua, termasuk Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, maupun Pertamina.

    “Pelabuhan-pelabuhan ini biasa dipakai untuk keluar masuk BBM, kayu, perikanan dan hasil lainnya. (Sejumlah pelabuhan) tidak terdeksi oleh teman-teman (pemerintah) kabupaten/kota. Kami sudah ketahui jalur-jalurnya,” ujarnya.

    Untuk itu, kata Hery, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan tim khusus (timsus) yang akan didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengecekan lapangan.

    “Selama ada pendampingan KPK, harus ada gerakan besar pencegahan korupsi. Nanti Inspektorat akan buat matriks yang mencatat data bahan bakar, kayu, ikan, infrastruktur dan juga korelasi antara undang-undang dan peraturan daerah agar sinergi,” katanya.

    Hery pun menyayangkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Bappenda provinsi maupun kabupaten/kota yang selama ini hanya mengumpulkan data BBM dari SPBU, sehingga data peredaran BBM di Papua tidak lengkap.

    “Sama halnya dengan Freeport, data yang provinsi terima sangat tidak objektif. Sekarang, dengan pendampingan KPK, kita harus bisa berbuat banyak,” ujarnya.

    (MEL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id