Perda KTR Dinilai Menghambat Kemudahan Berusaha

    ant - 05 Februari 2020 18:36 WIB
    Perda KTR Dinilai Menghambat Kemudahan Berusaha
    Ilustrasi-Pexels
    Jakarta: Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai positif uji materiil (judicial review) oleh pedagang tradisional ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018. Aturan itu dinilai menghambat iklim kemudahan berusaha.

    “Kalau pemajangan saja tidak boleh terus bagaimana, itu kan bagian dari investasi walaupun kecil," kata Ketua APTI Soeseno di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

    Aturan Perda KTR Bogor dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam berinvestasi, terutama poin pelarangan pemajangan produk rokok. Poin ini yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama kalangan pelaku industri.

    Larangan tersebut memberikan dampak secara ekonomi dan sosial terutama di kalangan pedagang tradisional. "Nanti justru menurunkan pendapatan pedagang. Rokok ini kan barang legal, bayangkan ketika berjualan tidak ada display-nya," jelas Soeseno.

    Soeseno menambahkan, APTI mendukung langkah para pedagang tradisional untuk mengajukan uji materi aturan tersebut. Bagaimana pun, rokok merupakan komoditas dagang yang memberi keuntungan bagi pedagang. Jangan sampai, perda tersebut membawa kerugian bagi pelaku ekonomi, khususnya pedagang rokok di Kota Bogor.

    Sementara itu, Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sukoyo mengatakan, Mahkamah Agung bisa membatalkan Perda KTR lewat jalur tersebut.

    “Selanjutnya kewenangan pencabutan Perda berada pada DPRD dan Pemda baik atas inisiatif sendiri untuk mencabut atau karena adanya putusan MA yang membatalkan Perda terkait,” kata Sukoyo saat dihubungi wartawan di Jakarta.


    Sukoyo menjelaskan, setiap orang atau kelompok memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap Perda yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hak ini telah dijamin oleh konstitusi. “Demikian halnya dengan pedagang tradisional, mereka mempunyai hak untuk melakukan uji materi terhadap perda KTR tersebut,” jelas Sukoyo.

    Perda KTR merupakan produk hukum yang sifatnya mengatur dan bukan melarang. Saat ini terdapat sekitar 512 kota/kabupaten dan provinsi yang telah melaksanakan Perda KTR tersebut. Kota Bogor merupakan inisiator dan salah satu wilayah yang mencantumkan aturan pelarangan pemajangan produk rokok di toko ritel.

    Menurut Sukoyo, pembinaan dilakukan pada saat perda KTR masih dalam bentuk rancangan perda. Selain itu juga dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan verifikasi guna memastikan bahwa materi muatan perda tersebut sesuai dengan standar yang ada.

    “Khusus perda KTR Kota Bogor yang saat ini sudah masuk dalam ranah pengadilan, maka alangkah baiknya kita tunggu dulu putusannya,” tegas Sukoyo.



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id