Bupati Non Aktif Sidoarjo Saiful Ilah Dituntut 4 Tahun Penjara

    Syaikhul Hadi - 14 September 2020 18:25 WIB
    Bupati Non Aktif Sidoarjo Saiful Ilah Dituntut 4 Tahun Penjara
    Terdakwa Bupati Sidoarjo non aktif, Saiful Ilah Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, 14 September 2020.
    Sidoarjo: Terdakwa Bupati Sidoarjo non aktif, Saiful Ilah dituntut empat tahun penjara, dan denda senilai Rp200 juta. Saiful Ilah dinilai bersalah telah menerima sejumlah uang dari seorang  kontraktor sebagai bentuk hadiah karena telah menerima sejumlah proyek.

    Saiful ilah dikenakan pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001, juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

    Menurut Jaksa KPK, Arif Suhermanto dalam sidang pembacaan tuntutan mengatakan Saiful Ilah secara sah meyakinkan telah menerima sejumlah uang total Rp600 juta dari seorang kontraktor sebagai bentuk hadiah karena telah menerima dan menyelesaikan empat proyek.

    "Menuntut terdakwa selama empat tahun penjara dengan denda senilai Rp.200 juta, dan subsidair selama enam bulan penjara," ujar Arief Suhermanto dihadapan ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, 14 September 2020.

    Adapun hal yang memberatkan Saiful Ilah, lanjut Arief, sebagai penyelenggara negara terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Saiful Ilah juga dirasa mencederai masyarakat karena tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya.

    "Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya, dan terkesan berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya," tegas Arief.

    Sedangkan hal-hal yang meringankan,  terdakwa sudah berusia lanjut. Sidang akan digelar pada pekan depan dengan agenda pledoi (pembelaan) terdakwa.

    Terkait tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Saiful Ilah, Syamsul Huda mengatakan akan mengajukan nota pembelaan pada sidang berikutnya. Sebab JPU lebih banyak menafsirkan fakta.

    "Padahal pidana korupsi berkaitan erat dengan sesuatu yang terang benderang. Baik alat bukti, fakta, perbuatannya, maupun rangkaian perbuatannya," ujar Syamsul Huda.

    Menurutnya, banyak sekali yang disampaikan JPU KPK terkait alat bukti petunjuk untuk menuntut terdakwa. Padahal KPK memiliki power yang kuat untuk mencari alat bukti yang kuat. 

    "Nanti pledoi akan kami sampaikan. Baik fakta, peristiwa dan rangkaian peristiwanya," tegasnya.

    Dia mencontohkan seperti yang sebutkan Jaksa KPK, bahwa ada perbuatan sempurna (voltooid) terkait penerimaan sejumlah uang. Padahal, lanjut Syamsul Huda, uang senilai Rp350 juta itu diterima Budiman (alm) yang juga ajudan bupati.

    "Bagaimana ini bisa dikatakan perbuatan sempurna. Yang menerima bukan saudara Saiful Ilah. Tapi Budiman. Hampir semua kasus yang ditangani KPK perbuatan sempurnanya nampak sekali. Bagaimana uang itu diberikan, bagaimana uang diterima, berapa jumlahnya, apakah berkaitan dengan komitmen, berapa persen dari proyek, dan sebagainya. Sedangkan ini tidak ada  sama sekali," tegasnya.

    KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus suap proyek di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Sidoarjo. KPK juga mengamankan barang bukti uang diduga hasil rasuah senilai Rp1,8 miliar.

    Tersangka penerima suap meliputi Bupati Sidoarjo 2010-2015 dan 2016-2021 Saifulah Ilah; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih; Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto; dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji. Sementara sebagai pemberi yakni swasta Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi.

    Dalam perkara ini, tiga terdakwa disebut telah menerima uang secara bertahap sejak bulan Juli 2019 hingga 7 Januari 2020. Uang tersebut berasal dari Ibnu Ghofur dan Totok Sumedi.

    Terdakwa Sunarti Setyaningsih menerima uang sebesar Rp225 juta dari Ibnu Ghofur pada 3 Januari 2020 di Ikan Bakar Cianjur. Kemudian, terdakwa Judi Tetrahastoto menerima total sebesar Rp360 juta dari Ibnu Gopur dan Totok Sumedi.

    Sementara Sanadjihitu Sangadji menerima uang sebesar Rp300 juta dari Ibnu Gopur. Sedangkan Bupati Saiful Ilah didakwa menerima uang sebesar Rp550 juta dari Ibnu Gopur dan Totok Sumedi. 

    (ALB)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id