Pemprov Banten Bentuk Posko Pengaduan THR

    Hendrik Simorangkir - 12 Mei 2020 19:17 WIB
    Pemprov Banten Bentuk Posko Pengaduan THR
    Ilustrasi: Medcom.id
    Tangerang: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten akan membangun posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) di wilayah Curug, Kota Serang. Pembangunan posko itu juga akan didirikan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota di Banten. 

    Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi, mengatakan pendirian posko itu untuk memantau perusahaan yang membandel dan lalai dalam menjalankan surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) terkait pembayaran THR di tengah pandemi covid-19.

    "Kalau yang tidak ada aduan ya kita anggap sudah membayar. Bilamana perusahaan mengalami kesulitan atau apapun itu juga harus mengadu. Yang tidak mengadu berarti normal sesuai dengan surat edaran," ujarnya, Selasa, 12 Mei 2020. 

    Hamidi menjelaskan posko aduan itu dibangun sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap kewajiban perusahaan. Ia khawatir kesepakatan yang terjalin secara antara pengusaha dan pekerja tidak berjalan tanpa pengawasan dari pihak ketiga atau pemerintah.

    "Takutnya kesepakatan itu tidak menjadi aturan atau ketentuan bagi mereka (perusahaan)," katanya.

    Sejauh ini belum ada aduan baik dari pekerja atau perusahaan. Sebab, lanjutnya, dalam ketentuan THR wajib dibayarkan maksimal tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 

    "Kalau sekarang kan belum ada kewajiban membayarkan, belum tujuh hari. Biasanya timbul masalah setelah tujuh hari itu. Kalau biasanya, bukan 14 hari sebelum hari raya pengaduan itu tapi setelah tujuh hari menjelang hari raya. Musyawarah kalau tidak mencapai mufakat biasanya mengadukan," jelasnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI/00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Surat ditujukan kepada seluruh gubernur se-Indonesia.

    Terdapat empat poin utama dalam surat tersebut. Di poin pertama, gubernur harus memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan ke seluruh pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara di poin kedua menjelaskan terkait solusi jika perusahaan merasa keberatan membayar THR. Pertama, bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan bisa dilakukan secara bertahap.




    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id