Pemprov Jatim Buka Posko Pengaduan THR

    Amaluddin - 11 Mei 2020 23:30 WIB
    Pemprov Jatim Buka Posko Pengaduan THR
    Ilustrasi: Medcom.id
    Surabaya: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja/buruh. Posko ini bertujuan mengawasi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerjanya.

    "Posko ini sebagai bentuk pengawasan terhadap perusahaan, salah satunya agar perusahaan membayar THR tepat waktu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Transmigran) Jatim, Himawan Estu Bagijo, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 11 Mei 2020.

    Himawan mengatakan, posko tersebut didirikan di seluruh Disnakertrans dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di 38 kabupaten/kota di Jatim. Dengan adanya posko tersebut, diharapkan pekerja/buruh melapor jika tidak mendapat THR dari perusahaan tempat mereka bekerja.

    "Baik mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang dirumahkan, dan pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau setahun," ujarnya.

    Kata Himawan, perusahaan wajib membayar THR yang merupakan hak para pekerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    "Kalau ada hambatan-hambatan pembayaran THR, silakan pekerja lapor. Yang jelas perusahaan wajib bayar THR," jelasnya.

    Himawan mengimbau perusahaan menyelesaikan secara dialog, jika memang keuangan perusahaan tidak mampu membayar penuh THR. Kata Himawan, masalah bisa selesaikan dengan musyawarah bersama pekerja/buruh, atau serikat pekerja.

    "Pengusaha yang perusahaannya terdampak covid-19, bisa dimusyawarahkan secara damai dengan para pekerja. Misal, THR dibayar penuh dengan cara diangsur beberapa kali," jelasnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Dalam SE tersebut, Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya.

    ?Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh. Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id