Tanah Lapang Balaraja Tangerang Jadi Rebutan Warga

    01 November 2016 21:03 WIB
    Tanah Lapang Balaraja Tangerang Jadi Rebutan Warga
    Ilustrasi/Antara
    medcom.id, Tangerang: Tanah lapang Balaraja, di Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, jadi rebutan. Terutama setelah sejumlah LSM berdemonstrasi mempertanyakan pemilik sah tanah seluas 7.062 meter persegi itu.

    Ahli waris tanah lapangan Balaraja, Suharta, angkat bicara mengenai kepemilikan tanah ini. Melalui Muhammad Idris, kuasa hukumnya, Suharta menjelaskan riwayat kepemilikan tanah itu.

    "Sertifikat tanah itu tidak turun dari langit. Ada proses panjang yang sesuai prosedur yang dijalani hingga sertifikat itu keluar," kata Muhammad Idris, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/11/2016).

    Idris menjelaskan kepemilikan Suharta atas tanah lapangan Balaraja bermula dari jual beli antara Lie Tjoen Siang dengan Rahali Bin Apim pada Senin 6 Agustus 1957. Transaksi jual beli itu resmi dibukukan dalam kertas segel. 

    Setelah menjadi pemilik tanah itu, Rahali Bin Apim lantas membuat surat keterangan menghibahkan tanah itu ke keponakannya, Hasan Bin Mida. Surat keterangan hibah dibuat pada 31 Desember 1982 di atas kertas segel resmi dengan diketahui Camat Balaraja Ismet Iskandar, Kepala Desa Balaraja E. Munandar, Sekretaris Desa Balaraja Sujatna, serta saksi dari keluarga Rahali Bin Apin dan Hasan Bin Mida.

    M. Ridwan, juru bicara Suharta, mengatakan sejak tanah itu beralih kepemilikan ke Hasan Bin Mida, pihak keluarga tak pernah mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan keluarga. Terlebih saat itu tanah sering digunakan untuk kepentingan umum masyarakat Balaraja.

    "Setelah Hasan Bin Mida meninggal, barulah anak-anaknya yang terdiri dari Inah, Murti, Munawaroh, Martum, Suharta, dan Kusnadi berniat mempergunakan lahan itu. Mereka mengajukan permohonan pembuatan sertifikat ke BPN Kabupaten Tangerang. Upaya itu jelas tidak mudah karena harus melawan opini banyak orang yang menganggap tanah tersebut tanah negara," kata Ridwan.

    Setelah melalui proses yang panjang, pada 2015 BPN Kabupaten Tangerang mengabulkan permohonan Suharta dan ahli warisnya Hasan Bin Mida dengan menerbitkan sertifikat nomor 01433 atas nama Suharta.

    "Saya rasa akan lebih elegan jika pihak-pihak yang berkeberatan atau dirugikan mengambil langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, mekanisme pembatalan sertifikat ya di PTUN," ujar Idris.

    Idris meyakini BPN Kabupaten Tangerang tidak akan gegabah menerbitkan sertifikat. "Sertifikat sudah diterbitkan oleh BPN. Masa kita tidak percaya sama lembaga negara," ujarnya.

    Terkait polemik ini, Kepala Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Tangerang, Suharno, menegaskan pemilik lapangan Balaraja yang telah memiliki sertifikat dengan nomor 01433 atas nama Suharta telah memenuhi syarat mendapatkan sertifikat. 

    Pemilik lahan yang sekarang sudah memiliki sertifikat itu, lanjut Eko, telah menempuh prosedur yang ditetapkan BPN saat memohonkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan sah atas tanah lapangan tersebut.

    "Pemilik sertifikat memiliki persyaratan yang lengkap (dan dimohonkan) dengan prosedur yang betul," kata dia.

    Sejumlah anggota LSM berdemo di depan kantor BPN Tangerang, Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan Kantor Kecamatan Balaraja, pada Agustus-Oktober 2016. 

    Mereka meminta BPN Tangerang mencabut sertifikat atas nama Suharta untuk kepemilikan tanah lapang di Balaraja seluas 7.062 meter persegi. Mereka menganggap tanah lapang tersebut merupakan tanah tak berpemilik.




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id