Serapan APBD Kota Tangerang 2020 Belum Sesuai Target

    Hendrik Simorangkir - 26 November 2020 17:23 WIB
    Serapan APBD Kota Tangerang 2020 Belum Sesuai Target
    ilustrasi Medcom.id
    Tangerang: Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang 2020 diklaim mencapai 70 persen. Pemkot Tangerang menargetkan serapan anggaran minimal 80 persen pada akhir tahun 2020.

    "Memang sudah lumayan kita di atas 70 persen. Mudah-mudahan sih di akhir tahun kita bisa menyerap minimal 80 persen," kata Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, di Tangerang, Kamis, 26 November 2020.

    Baca: BPBD DIY Siapkan Peta Operasi Gunung Merapi

    Herman menjelaskan untuk instansi paling rendah dalam penyerapan anggarannya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Dinas Pemukiman dan Perumahan (Perkim) Kota Tangerang dan Dinas Lingkungan Hidup (LH).

    "Karena mereka yang dikerjakan fisik dan selesai di akhir tahun sehingga penyerapannya sampai saat ini masih rendah," jelasnya.

    Herman mengatakan saat ini pihaknya terus berupaya agar kegiatan instansi dapat selesai pada jadwal yang telah ditetapkan. Setidaknya penyerapannya dapat terealisasi sebelum 23 Desember 2020.

    "Kita upayakan supaya kegiatan itu berjalan dengan jadwal yang sudah ditetapkan supaya di akhir tahun, apalagi kondisi sekarang ada libur panjang, sebelum tanggal 23 Desember semua kegiatan sudah selesai 100 persen," jelasnya.

    Herman mengakui,pandemi covid-19 sangat berpengaruh dalam penyerapan APBD. Banyak anggaran dinas yang dialihkan untuk mempercepat penanganan virus tersebut.

    "Karena memang proyeknya untuk bahan bakunya terhambat karena memang kondisi ekonomi. Kegiatan fisiknya juga terlambat tidak seperti normal," ujarnya.

    Sementara Kepala Inspektorat Kota Tangerang, Dadi Budaeri, mengatakan untuk pemantauan penyerapan APBD bakal dilakukan akhir tahun. Prosesnya pada pekan kedua atau ketiga di bulan Desember 2020.

    "Keperluan pencatatan keuangan minggu ketiga kita akan opname semua SKPD. Kalau inspektorat seperti itu. Kalau turunnya nanti sekaligus di posisi akhir dengan keputusan," ungkap Dadi.

    Dadi menambahkan Inspektorat berfungsi untuk pengamanannya guna proses pelaporan keuangan. Pada Januari 2021 baru proses penyusunan dan diaudit ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id