KKB Dicap Teroris, Gubernur Papua: Stigmatisasi Negatif

    Emir Chairullah - 30 April 2021 03:50 WIB
    KKB Dicap Teroris, Gubernur Papua: Stigmatisasi Negatif
    Gubernur Papua, Lukas Enembe. Medcom.id/Ahmad Mustaqim



    Jakarta: Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat berpikir ulang dalam memberikan label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayahnya. Langkah tersebut akan memberikan dampak psikososial bagi warga Papua.

    “Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum. Hal ini akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan,” kata Lukas dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 April 2021.






    Lukas menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meyakini masyarakat Papua akan selalu setia kepada NKRI. Namun, pihaknya menginginkan pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan.

    “Bukan melalui pertukaran peluru,” jelasnya.

    Baca: Pemerintah Dinilai Gagal Tangkap Aspirasi Orang Papua

    Pria kelahiran Kembu, Tolikara, itu sepakat sepakat segala tindakan KKB sangat meresahkan, melanggar hukum, serta mencederai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Namun, Pemprov Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang, dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

    “Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua,” jelasnya.

    Menurut Lukas, terorisme merupakan konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Sehingga,  dia meminta penetapan KKB sebagai kelompok teroris ditinjau dengan saksama dan memastikan objektivitas negara dalam pemberian status tersebut.

    “Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,” ujarnya.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id