Muladi Minta Akhir Tahun Revisi KUHP Sudah Disahkan

    Mustholih - 02 Oktober 2019 16:15 WIB
    Muladi Minta Akhir Tahun Revisi KUHP Sudah Disahkan
    Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang KUHP, Profesor Muladi
    Semarang: Pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinilai jangan sampai ditunda terlalu lama. Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang KUHP, Profesor Muladi, menyatakan paling lambat awal 2020, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Joko Widodo sebaiknya sudah mengesahkan revisi KUHP.

    "Cepat atau lambat tergantung mereka. Kalau bisa Desember selesai. Kalu lebih lama bisa buyar lagi. Sekarang Oktober. Masih ada November dan Desember. Atau Januari lah, tinggal sebelas pasal kok," kata Muladi dalam Dialog RUU KUHP di Kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 2 Oktober 2019.

    Muladi menegaskan sisa waktu yang ada saat ini sudah cukup untuk menuntaskan sebelas pasal KUHP yang menuai polemik besar-besaran tersebut. Sebab, tidak ada penolakan masyarakat terhadap sisa pasal yang tertuang dalam revisi KUHP.

    "KUHP sudah selesai tinggal 11 pasal itu. Nanti kalau sudah disepakati mana yang perlu diubah atau dipertahankan, tidak ada alasan menunda lagi, harus disahkan," ujar Muladi menegaskan.

    Menurut Muladi, revisi KUHP sudah melewati kajian akademik selama 40 tahun. Selama kurun waktu itu, DPR dan Pemerintah juga sudah mendiskusikan materi-materi revisi KUHP. 

    "Naskah akademiknya lengkap. 40 tahun naskah akademik (didiskusikan) di pemerintah dan DPR," jelas Muladi.

    Muladi menyatakan KUHP saat ini merupakan produk kolonial. Undang-Undang itu sudah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1918. "103 tahun KUHP kolonial, apa relevan dengan filosofi kolonial? Sedangkan di Belanda sudah berubah. Kita mulai berubah dengan filosofi yang baru sesuai Pancasila, UUD 1945, dan asas-asas hAM," beber Muladi.

    Muladi menilai gelombang peenolakan revisi KUHP sudah berlebihan. Mereka dinilai tidak paham betul dengan seluruh materi KUHP. "Karena mereka tidak tahu juntrungnya, membaca sepotong-sepotong tidak semuanya," ujar pria yang selama 40 tahun ini berkutat dengan pembahasan revisi KUHP.

    Muladi berujar nasib revisi KUHP sekarang ada di periode kedua Presiden Jokowi dan DPR Periode 2019-2024. "Kita tunggu pelantikan Presiden dan (pengumuman) kabinet. Tinggal tunggu Menteri Kumham dan komisi III siapa ketuanya. Kita tunggu Menteri Kumham baru, siapa anggota Panja baru di DPR, kita ketemu lagi membahas perbedaan-perbedaan," tegas Muladi.
     

    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id