Masyarakat Pesisir Natuna Butuh Listrik

    Media Indonesia - 14 Januari 2020 07:38 WIB
    Masyarakat Pesisir Natuna Butuh Listrik
    Ilustrasi listrik. Medcom/Kautsar Widya Prabowo.
    Natuna: Sudah 18 bulan warga pesisir Pulau Natuna merasakan turunnya hasil laut. Selain karena serbuan kapal nelayan asing seperti dari Tiongkok yang dikawal coast guard, beban mereka bertambah berat karena listrik hanya menyala 14 jam sehari.

    Warga Natuna mulai menikmati akses listrik pada Agustus 2018. Namun, cakupan dan durasi akses listrik sangat terbatas. Masyarakat Pulau Tiga, Natuna, hanya menikmati listrik dari pukul 17.00 WIB hingga 07.00 WIB.

    Dedek Ardiansyah, warga Pulau Tiga, mengatakan masyarakat sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat, kata dia, butuh perhatian pemerintah agar listrik bisa menyala 24 jam sehari.

    "Karena untuk produksi es rumahan dan industri rumah tangga, seperti pembuatan abon ikan, kerupuk ikan, dan kerupuk cumi," ucap Dedek di Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Senin, 13 Januari 2020.

    Penduduk Pulau Tiga berjumlah 2.032 orang. Mereka mendiami empat desa. Setiap enam hari, pelaku usaha kecil menyetorkan produk mereka ke pengepul dan mendapat Rp1 juta hingga Rp4 juta. Namun, akibat listrik yang hanya beroperasi 14 jam, keuntungan menurun menjadi Rp400 ribu hingga Rp1 juta.

    Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengaku sudah berulang kali mengirim surat kepada PT PLN. Tapi belum ada solusi terkait listrik di Pulau Tiga.

    "Sehingga ini harus jadi perhatian PLN agar 24 jam cuman belum ada jawaban dari PLN. Hanya menunggu jawaban, kalau gak ada jawaban lapor ke Presiden saja," kata Ngesti. 

    Hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok kembali memanas setelah sejumlah kapal nelayan dan kapal penjaga pantai Tiongkok masuk ke wilyaah ZEE Indonesia. Kapal asing itu kukuh menangkap ikan di perairan sekitar 130 mil dari Perairan Ranai, Natuna.

    TNI telah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna.

    Anggota Komisi I DPR M Farhan mendukung upaya pemerintah memperkuat persenjataan dan wewenang Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ia mendukung Bakamla bisa menindak kapal asing yang merangsek masuk ke perairan Indonesia.

    Politikus Partai NasDem itu menyebut aktivitas kapal asing di kawasan Natuna lebih banyak jika dibandingkan dengan kapal nelayan Indonesia. Bahkan, salah satu media asing sempat menyebutkan perbandingan jumlah kapal nelayan Vietnam dengan Indonesia ialah 150 berbanding 1.





    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id