Pengurus GPdI Sedayu Minta Bantuan Komas HAM

    Ahmad Mustaqim - 29 Juli 2019 20:10 WIB
    Pengurus GPdI Sedayu Minta Bantuan Komas HAM
    Puluhan polisi dari Polres Bantul, dan Polda DIY, beserta Satpol PP Bantul, menjaga keamanan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjalankan ibadah, Minggu (14/07). MEDIA INDONESIA/ Fu
    Bantul: Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu, Kabupaten Bantul meminta bantuan Komnas HAM terkait pencabut izin mendirikan bangunan (IMB) gereja. IMB gereja yang sempat ditolak warga setempat itu dicabut tertanggal Jumat, 26 Juli 2019. 

    "Kita sudah diskusi dengan Komnas HAM tentang hak orang untuk ibadah," kata juru bicara GPdI Immanuel Sedayu, Agnes Dwi Rusjiati di Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Senin, 29 Juli 2019. 

    Agnes mengatakan Komnas HAM akan melakukan kajian terhadap dokumen yang dimiliki pendeta di gereja tersebut, Tigor Yunus Sitorus. Beberapa dokumen yang sudah diberikan ke Komnas HAM meliputi kronologi peristiwa, sejarah bangunan GPdI Immanuel Sedayu, hingga surat-menyurat yang kemudian muncul yang diterima dari Bupati Bantul, termasuk IMB yang sudah pernah terbit. 

    "Kita serahkan nanti mekanisme seperti apa. Sebagai warga negara kita memiliki hak menuntut proses-proses, menuntut hak kita ke Komnas HAM. Kita serahkan ke Komnas HAM mekanisme seperti apa yang jadi kewenangan mereka untuk dilakukan," jelas Agnes.

    Menurut Agnes, terbitnya IMB gereja tentu sudah melewati tahap dan proses di bawah hingga pemerintahan. Ia menilai, Bupati Bantul Suharsono juga perlu mengecek pegawai yang memproses perizinan itu. "Jangan sampai karena ketidakcermatan SKPD merugikan pemohon dan merugikan hak orang," beber Agnes.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul, Bambang Guritno, mengatakan pihaknya akan mencoba memeriksa proses pengurusan perizinan di instansi yang berwenang. Ia mengaku tak tahu pasti kesalahan proses verifikasi terjadi pada saat proses di Pemerintah Kabupaten Bantul atau pihak yang mengajukan. 

    "Tapi dia itu menurut saya dari pihak gereja pak Sitorus memaksakan kriteria yang sebetulnya tidak terpenuhi. Yang terus-menerus tidak terpenuhi to, itu dipaksakan seolah terpenuhi," kata Bambang.

    Menurut Bambang, ada aspek yang tak terpenuhi dalam proses memperoleh IMB GPdI Immanuel Sedayu itu. Ia menyebut, aspek yang tak terpenuhi yakni kegiatan ibadah yang tak dilakukan terus menerus serta pendeta yang tinggal satu bangunan dengan gereja. Pihaknya menyilakan pengurus GPdI Immanuel Sedayu kembali memproses IMB baru. 

    "Makanya pejabat bisa melakukan koreksi untuk keputusannya, makanya dibatalkan oleh beliau (bupati Bantul) selaku pejabat negara. Nah nanti kalau dari pihak menerima Alhamdulillah, ini musyawarah tadi kan. Kalau tidak bisa menerima bisa diuji," pungkas Bambang.

    Sebelumnya Bupati Bantul, Suharsono mencabut IMB GPdI Immanuel Sedayu lewat Keputusan Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu sebagai Rumah Ibadat yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, tertanggal Jumat, 26 Juli 2019. GPdI Immanuel Sedayu yang semula mengantongi IMB dengan nomor register 0116/DMPT/212/1/2019 sempat ditolak warga dengan dalih bangunan awalnya didirikan untuk tempat tinggal. 



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id