Pemekaran Provinsi Papua Harus sesuai UU Otsus

    Roylinus Ratumakin - 04 November 2019 15:42 WIB
    Pemekaran Provinsi Papua Harus sesuai UU Otsus
    Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen. Medcom.id/Roylinus
    Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua tak soal adanya usulan pemekaran wilayah Papua oleh sejumlah tokoh ke Presiden Jokowi. Namun, pemekaran harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

    “Amanat Otsus sudah jelas. Pemekaran (Provinsi Papua) harus sesuai dengan ketentuan (UU Otsus Papua),” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, Senin, 4 November 2019 di Jayapura, Papua.

    Menurut Hery, tata cara pemekaran Provinsi Papua telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua).

    Pasal tersebut menyatakan pemekaran Provinsi Papua dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, dengan memperhatikan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan Sumber Daya Manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

    “Intinya, kami tetap berpatokan pada aturan yang berlaku (UU Otsus),” ujarnya.

    Sebelumnya Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat (Majelis Rakyat Papua) MRP , Demas Tokoro mengatakan, rakyat Papua tidak membutuhkan pemekaran provinsi, tetapi kemajuan dan kesejahteraan hidup, sebagaimana daerah lain di Indonesia.

    “Apakah pemekaran provinsi membuat Orang Asli Papua (OAP) lebih sejahtera, atau sebaliknya?” kata Demas.

    Tokoro menegaskan, UU Otsus dibuat oleh negara, sehingga siapa pun presiden dan legislatif wajib tunduk dan menjalankan amanah UU Otsus Papua.

    Presiden Jokowi sebelumnya menyebut aspirasi pemekaran di provinsi paling timur Indonesia telah diterimanya dari tokoh-tokoh Papua. Ia membantah menawarkan pemekaran di wilayah Papua.

    “Itu kan aspirasi dari bawah yang saya temui waktu dialog. Keinginan-keinginan mereka. Keinginan beliau-beliau, tokoh-tokoh yang ada di pegunungan tengah,” kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

    Rencana pemekaran wilayah Papua ini pun menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Namun, ia memahami jika itu merupakan hal wajar.
     
    'Tapi yang paling penting, apa yang baik buat negara akan saya putuskan," katanya.



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id