comscore

Polda NTB Turunkan 18 Drone Liar di Kawasan Sirkuit Mandalika

Antara - 18 Maret 2022 00:20 WIB
Polda NTB Turunkan 18 Drone Liar di Kawasan Sirkuit Mandalika
Petugas kepolisian dari satuan tugas brimob melakukan pengawasan drone yang terbang liar tanpa izin penyelenggara ajang balap MotoGP di kawasan Sirkuit Mandalika, Kamis, 17 Maret 2022. ANTARA/HO-Humas Polda NTB
Mataram: Petugas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menurunkan 8 drone yang terbang liar tanpa izin penyelenggara ajang balap MotoGP 2022 di kawasan Sirkuit Mandalika.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Komisaris Besar Artanto, menyampaikan 18 drone itu merupakan hasil pengawasan tim pantau dalam dua hari menjelang balap MotoGP.
"Dua hari lalu, ada 11 drone yang diturunkan paksa, dan hari ini sebanyak 7 drone," kata Artanto di Mataram, Kamis, 17 Maret 2022.

Baca: Pembalap MotoGP Riding di Jakarta, Jawara Qatar Ikut Seru-Seruan

Penurunan paksa drone liar ini dilakukan personel khusus. Mereka melakukan pengawasan di setiap bukit yang berada di sekitar kawasan Sirkuit Mandalika. Pengawasan dilengkapi dengan alat pelacak drone.

Dari areal perbukitan, personel ditugasi mengawasi segala bentuk aktivitas yang dapat mengganggu kelancaran balap MotoGP pada 18-20 Maret 2022.

Langkah ini, kata Artanto, merupakan bagian dari hasil evaluasi pengamanan Tes Pramusim MotoGP pada 11-13 Februari 2022. Bahkan pada momentum tes pramusim yang berlangsung tiga hari tanpa penonton itu tercatat 30 drone liar diturunkan paksa.

Dengan alasan demikian, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pengamanan pada ajang balap MotoGP 18-20 Maret 2022

Ia mengingatkan bahwa pihaknya tidak segan untuk memberikan sanksi pidana kepada siapa pun yang tanpa izin menerbangkan drone di kawasan Sirkuit Mandalika.

Secara hukum menurut dia penerbangan drone di areal larangan atau wilayah terlarang, kawasan terbatas, dan kawasan bandara Udara harus mengikuti Undang-Undang RI Nomor 1/2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37/2020, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4/2018.

"Ancaman pidana terhadap pelanggar, ujarnya, diatur dalam Pasal 410 hingga Pasal 443 Undang-Undang RI Nomor 1/2009 tentang Penerbangan," jelas Artanto

 

(DEN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id