22 Desa di Tegal Masuk Kategori Kumuh

    Kuntoro Tayubi - 23 November 2019 13:16 WIB
    22 Desa di Tegal Masuk Kategori Kumuh
    Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.
    Tegal: Pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mencatat ada 22 dari 287 desa/kelurahan di wilayahnya masuk dalam kategori kawasan kumuh. Asisten Kota (Askot) Kotaku Mandiri Kabupaten Tegal, Hendro Priyo Susanto, mengatakan jika pihaknya sudah memberikan perhatian lebih terhadap desa tersebut.

    "Dari 22 desa yang berkategori kawasan kumuh sudah ada 14 desa yang masuk dalam pendampingan program kota tanpa kumuh (Kotaku)," kata Hendro saat dikonfirmasi, Sabtu, 23 November 2019.

    22 desa itu antara lain tersebar di Kecamatan Adiwerna sebanyak 6 desa, yaitu Desa Harjosari Lor, Harjosari Kidul, Pesarean, Tembok Banjaran, Tembok Luwung dan Desa Adiwerna.

    Kemudian di Kecamatan Dukuhturi 3 desa yakni, Desa Grogol, Karanganyar, dan Pepedan. Sedangkan di Kecamatan Talang hanya 1 yakni Desa Kebasen. Kemudian di Kecamatan Lebaksiu ada 2 desa, Desa Tegal Andong dan Yamansari.

    Di Kecamatan Slawi juga ada 2 desa, Desa Kalisapu dan Slawi Kulon. Di Kecamatan Kramat hanya 1 desa, Desa Kemantran. Sedangkan di Kecamatan Suradadi ada 2 desa, yakni Desa Suradadi dan Jatimulya. Kemudian di Kecamatan Tarub hanya 1 desa, yakni Desa Kesadikan.

    Sementara di Kecamatan Kedungbanteng, terdapat 2 desa, yakni Desa Karangmalang dan Semedo. Untuk Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Warureja hanya 1, yaitu Desa Kedungwungu dan Desa Kreman.

    Hendro mengatakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tegal Nomor 050/294/2019 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, ada 375,60 hektare kawasan kumuh di Kabupaten Tegal.

    Ia menjelaskan untuk penanganan permukiman kumuh harus memiliki konsep satu data, satu perencanaan, dan satu peta. Satu data yakni, data yang sama dan disepakati, kemudian untuk satu perencanaan yaitu, kebijakan dan skenario penanganan kumuh harus saling melengkapi, sedangkan satu peta adalah, harus ada sinkronisasi rencana investasi dan kegiatan.

    Ada beberapa indikator dalam menentukan kawasan kumuh. Antara lain, bangunan tidak teratur, jalan lingkungan tak layak, drainase buruk, pengelolaan air limbah, persampahan, air bersih dan minimnya fasilitas pemadam kebakaran.

    Dari beberapa indikator tersebut, maka penanganan kekumuhan harus sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Misalnya di suatu RT/RW mengalami permasalahan dalam pengelolaan limbah atau sampah.

    "Namun pemerintah banyak mengucurkan dana di kawasan itu untuk perbaikan jalan. Maka masalah penanganan permukiman kumuh tidak akan terselesaikan," pungkasnya.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id