comscore

Hakim Nonaktif PN Surabaya Itong Isnaeni Ditahan di Sel Isolasi Rutan Kelas I Surabaya

Amaluddin - 07 Juni 2022 19:07 WIB
Hakim Nonaktif PN Surabaya Itong Isnaeni Ditahan di Sel Isolasi Rutan Kelas I Surabaya
Hakim PN Surabaya nonaktif, Itong Isnaeni Hidayat mulai ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng (Foto / Clicks.id)
Surabaya: Hakim PN Surabaya nonaktif, Itong Isnaeni Hidayat, mulai ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Selasa, 7 Juni 2022. Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Zaeroji, menegaskan tidak akan ada perlakuan istimewa untuk Itong.

"Sesuai SOP penerimaan tahanan di masa pandemi, yang bersangkutan (Itong) harus masuk sel isolasi terlebih dahulu, dan tidak akam ada perlakuan khusus," kata Zaeroji.
Sel isolasi yang dimaksud adalah sel isolasi khusus pengendalian covid-19. Seperti tahanan lain, Itong akan diisolasi selama 7-14 hari. "Semua warga binaan harus diperlakukan sama, tanpa diskriminasi, dan tanpa pilih-pilih," ujarnya.

Sementara itu, Karutan Surabaya Wahyu Hendrajati, mengatakan pihaknya menerima pelimpahan Itong dari rutan KPK ke Rutan Kelas I Surabaya Medaeng sekitar pukul 11.00 WIB hari ini.

Itong diantarkan oleh Jaksa KPK Yosi A. Herlambang dan tim pengantar tahanan. "Setelah proses registrasi, langsung masuk ke sel isolasi," kata Wahyu.

Baca: KPK Telusuri Aliran Uang Suap Hakim Itong

Wahyu mengaku telah berkoordinasi dengan KPK terkait kesehatan Itong. Sehingga, ketika ada masalah kesehatan di kemudian hari, pihaknya bisa melakukan tindakan yang diperlukan.

"Dokter rutan sudah komunikasi dengan KPK, agar pelayanan kesehatan yang kami berikan bisa sesuai kebutuhan yang bersangkutan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 19 Januari 2022. Ada tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni seorang hakim PN Surabaya bernama Itong Isnaeni Hidayat, lalu Hamdan sebagai panitera pengganti PN Surabaya, dan pengacara PT Soyu Giri Primedika, Hendro Kasiono. Ketiga tersangka diduga terlibat kongkalikong untuk mengurus perkara pembubaran PT. PT Soyu Giri Primedika.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan, bahwa Hendro yang ditunjuk sebagai pengacara PT Soyu Giri Primedika menghubungi Hamdan guna menawarkan uang, jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan perusahaan kliennya.

Tujuannya, agar aset PT Soyu Giri Primedika senilai Rp50 miliar bisa dibagi. Untuk menjalankan keinginan itu, KPK menduga Hendro dan PT Soyu Giri Primedika telah menyiapkan dana senilai Rp1,3 miliar. Dana itu akan dialokasikan untuk memberi suap para hakim, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).

Itong sebagai hakim di tingkat pertama diduga menyetujui tawaran itu. Kemudian Hendro bermaksud memberi uang muka senilai Rp140 juta kepada Itong melalui Hamdan. Saat penyerahan uang dilakukan, KPK melakukan tangkap tangan terhadap keduanya dan melanjutkan penangkapan terhadap Itong.

Sebagai pemberi, Hendro didakwa dengan dakwaan kesatu pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai penerima, Itong dan Hamdan didakwa dengan dakwaan kesatu pasal 12 huruf c UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(WHS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id