Dinsos Palu Temukan 11 Ribu Data Penerima Bansos Invalid

    Antara - 25 Oktober 2021 16:17 WIB
    Dinsos Palu Temukan 11 Ribu Data Penerima Bansos Invalid
    Petugas pemerintah bekerja memperbaiki data keluarga penerima manfaat program bantuan sosial yang bermasalah atau invalid di Kantor Dinas Sosial Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (25/10/2021). (ANTARA/Moh Ridwan)



    Palu: Dinas Sosial Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menemukan data tidak valid sekitar 11 ribu keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Data tersebut tidak sesuai dengan dokumen kependudukan.

    Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romy Sandi mengatakan, data penerima bantuan sosial yang invalid atau tidak sesuai dengan dokumen kependudukan meliputi data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).

     



    "Sedang kami lakukan identifikasi sesuai nama dan alamat," kata Romy di Palu, Senin, 25 Oktober 2021.

    Ia menjelaskan, Dinas Sosial menemukan data penerima bantuan sosial yang bermasalah dengan bantuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut dia, hanya kurang lebih 800 data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang berhasil diperbaiki melalui penyesuaian nomor induk kependudukan dan selebihnya masih berstatus invalid.

    Romy mengatakan Kementerian Sosial memberikan batas waktu hingga 31 Oktober 2021 kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial yang bermasalah.
    Data tersebut akan dihapus dari DTKS jika tidak kunjung diperbaiki sampai batas waktu yang telah ditentukan,

    "Meskipun KPM sebelumnya terhapus di dalam DTKS karena syarat-syarat mutlak tidak bisa terpenuhi, masih ada peluang untuk usulan baru, karena setiap bulan setelah penyaluran bansos dibuka kembali akses usulan baru (penerima bantuan)," kata Romy.

    Dia mengimbau warga yang memenuhi syarat namun belum menerima bantuan sosial dari pemerintah segera melapor ke kantor kelurahan atau Dinas Sosial dengan membawa dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

    "Kami berharap partisipasi masyarakat agar data-data invalid ini bisa segera dirampungkan (perbaikannya) supaya tidak ada KPM yang tidak dapat menerima bansos karena hanya persoalan data," katanya.

    Menurut data Dinas Sosial, ada 16.883 keluarga penerima manfaat BPNT dan 14.461 keluarga penerima manfaat PKH di Kota Palu.

    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id