Pemkab Bantul Tak Memiliki Tenaga Honorer

    Ahmad Mustaqim - 22 Januari 2020 15:19 WIB
    Pemkab Bantul Tak Memiliki Tenaga Honorer
    Halaman muka kantor Pemkab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Medcom.id/Ahmad Mustaqim
    Bantul: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengklaim sudah tak memiliki atau mengangkat tenaga honorer. Pemkab Bantul telah lama melakukan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), Tjahjo Kumolo.

    "Kami sudah laksanakan apa yang dibicarakan Men PAN-RB. Kita menghormati kebijakannya," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta, di Bantul, Rabu, 22 Januari 2020. 

    Danu mengatakan Pemkab Bantul sudah tak mengangkat tenaga honorer sejak kemunculan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Meskipun masih ada tenaga honorer yang diangkat sebelum 2005. 

    "Masih 7 orang honorer. Satu orang tak bisa diangkat PNS karena usianya lebih dari 40 tahun," jelas Danu.

    Meski tak ada tenaga honorer, Pemkab Bantul memiliki ribuan pekerja harian lepas (PHL) dan tenaga kontrak di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Ribuan PHL dan tenaga kontrak ini untuk membantu kerja teknis di lapangan.

    "Sepanjang PNS memenuhi gak perlu diangkat tenaga. (Bantul) defisit PNS, khususnya jabatan pelaksana, seperti di dinas lingkungan hidup, BPBD, hingga Satpol PP," ungkap Danu.

    Danu menyebut ada PHL dan tenaga kontrak sebanyak 1.785 di Bantul pada 2019. Jumlah itu belum termasuk tenaga kependidikan yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan, sekitar 4 ribuan. 

    Danu menyatakan PHL dan tenaga kontrak itu masih sangat dibutuhkan, misalnya untuk tenaga kebersihan di jalan raya hingga tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Menurut dia, mereka masih dibutuhkan untuk menopang kinerja tenaga PNS yang ada. 

    "Tanpa ada tenaga bantu, PNS saja gak jalan. Apakah misalnya satu SD hanya ada dua PNS, apakah siswa di empat kelas lainnya dibiarkan menganggur? Lalu, kalau tidak ada tenaga bantu nanti siapa yang membersihkan jalan?" beber Danu.

    Danu menyatakan pengangkatan PHL dan tenaga kontrak tersebut juga melewati proses penganggaran. Menurut dia, penggajian mereka diambil dari belanja kegiatan setiap dinas. 

    "Kami berharap, pemerintah daerah tak hanya butuh (lulusan) D3 dan sarjana. Setiap konsultasi (dengan badan kepegawaian soal kebutuhan tenaga PNS selain lulusan D3 dan sarjana) selalu tidak. Padahal di daerah membutuhkan. Mungkin pemerintah pusat bisa turun melihat situasi di lapangan," pungkas Danu.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id