Pemindahan GPdI Immanuel Sedayu Tanpa Tekanan

    Ahmad Mustaqim - 08 Januari 2020 18:44 WIB
    Pemindahan GPdI Immanuel Sedayu Tanpa Tekanan
    Proses penyelesaian masalah GPdI Sedayu di Kantor Bupati Bantul, Rabu, 8 Januari 2020. Medcom.id/Ahmad Mustaqim
    Bantul: Pimpinan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu, Kabupaten Bantul, Pendeta Tigor Yunus Sitorus, mengatakan pemindahan gereja dilakukan tanpa tekanan. Bangunan gereja yang semula di Dusun Bandut Lor, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu akan pindah ke Dusun Jurug, Desa Argosari. 

    "Keputusan ini diambil mempertimbangkan masa depan umat. Tidak ada tekanan. Enggak ada tekanan, murni dari saya dengan berbagai pertimbangan," kata Pendeta Sitorus di kantor Bupati Bantul, Rabu, 8 Januari 2020. 

    Keberadaan GPdI Sedayu ini jadi polemik pada 2019. Mediasi yang dilakukan di tingkat kecamatan pada 9 Juli 2019, tak menemukan titik temu.

    Kelompok warga yang tak setuju keberadaan gereja itu tetap menolak meski bangunan telah mengantongi dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor register 0116/DPMPT/212/I/2019 pada 15 Januari 2019. Belakangan izin bangunan gereja dicabut Bupati Bantul, Suharsono. 

    Pendeta Sitorus didampingi LBH Yogyakarta menggugat Bupati Bantul di PTUN Yogyakarta, Senin, 21 Oktober 2019. Gugatan ini ditujukan untuk Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu sebagai Rumah Ibadat yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang dikeluarkan pada Jumat, 26 Juli 2019.

    Menurut Sitorus pihaknya membeli tanah dengan uang pribadi. Meski belum selesai proses jual belinya ia mengatakan sudah memberikan bukti proses untuk kembali tanah di Desa Argosari. 

    Pendeta Sitorus sementara tetap tinggal di Dusun Bandut Lor. Ia belum berpikir apakah akan menjual tanah di lokasi lama atau tidak.

    "Saya berharap tak ada lagi persoalan. Sesuai kesepakatan sudah tertuang (dalam perjanjian dengan Bupati Bantul). Di PTUN akan dicabut dalam sidang besok," ungkap Sitorus.

    Pendamping hukum GPdI Immanuel Sedayu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Budi Hermawan, mengatakan jika dirinya melihat upaya pemerintah untuk mencari solusi masalah di lapangan.

    Ia menilai pemerintah memiliki komitmen untuk mewujudkan kesepakatan memberikan akses ibadah bagi warganya. 

    "Publik tetap perlu sama-sama mengawasi. Pemkab harusnya lakukan kewajiban laksanakan, termasuk jaminan di lahan baru tak ada persoalan. Dalam perjanjian tak atur tempat baru tapi tempat lamapun harus hadir selesaikan konflik horizontal," ujar Budi. 

    Ketua DPRD Bantul, Timbul Harjana, mengungkapkan, pemerintah harus terus hadir untuk menjamin warga bisa beribadah sesuai keyakinannya. Jika ada konflik, kata dia, harus segera dicarikan solusinya. 

    "Apapun yang ada harus diselesaikan tak untuk dibiarkan. Ini bagian daripada ngayomi semua masyarakat Bantul dengan berbagai latar belakang," kata Timbul.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id