Airlangga: PSBB Berlaku di 23 Kabupaten/Kota dan DKI Jakarta

    Al Abrar - 06 Januari 2021 21:14 WIB
    Airlangga: PSBB Berlaku di 23 Kabupaten/Kota dan DKI Jakarta
    Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
    Jakarta: Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 23 kabupaten/kota dan DKI Jakarta. PSBB berlaku 11 Januari sampai 25 Januari 2021.

    “Dengan adanya varian baru virus covid-19 yang lebih cepat menular, maka Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 6 Januari 2021.

    Airlangga mengatakan parameter pemberlakuan PSBB karena memenuhi salah satu dari empat parameter. Yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau tiga persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82 persen. Kemudian tingkat kasus aktif di bawah kasus aktif nasional yaitu 14 persen, dan tingkat okupansi rumah sakit untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.

    Baca: PSBB Jawa-Bali Diterapkan, Ini Kegiatan yang Bakal Terdampak

    Selain Provinsi DKI, beberapa kota dan kabupaten yang berlaku PSBB yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor,  Kota Depok, Kota Bekasi, dan Wilayah Bandung Raya. Kemudian di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. 

    PSBB juga berlaku untuk wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta. Begitu juga untuk wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo.

    Kemudian wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. 

    Adapun penerapan pembatasan yang diatur meliputi pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) sebesar 75 persen dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. 

    Untuk sektor esensial dan kebutuhan masyarakat diizinkan tetap dapat beroperasi namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan tetap menjalankan protokol kesehatan.

    Pembatasan selanjutnya adalah melakukan pembatasan jam buka di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 WIB. 

    Di restoran, makan minum di tempat maskimal diisi hanya 25 persen dari kapasitas.  Meski begitu pemesanan melalui take away tetap diizinkan. Untuk tempat ibadah, tetap diizinkan buka dengan kapastias maksimal 50 persen dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

    Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut berlaku sejak 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, dan akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara harian.

    “Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara intensif. Dalam implementasinya, pemerintah akan menguatkan pelaksanaan operasi yustisi, untuk  meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan Covid-19,” kata Menko Perekonomian ini.


    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id