Ganjar Pilih Edukasi Ketimbang Sanksi bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

    Mustholih - 15 Februari 2021 13:32 WIB
    Ganjar Pilih Edukasi Ketimbang Sanksi bagi Penolak Vaksinasi Covid-19
    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: MI/Ramdani)



    Semarang: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengutamakan edukasi bagi warga yang menolak disuntik vaksin covid-19. Ia menyatakan warga yang menolak vaksinasi akan diberi waktu untuk meyakinkan diri.

    "Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tahu, butuh dikasih data, butuh yakin. Jadi yang belum setuju bisa kita tarik ke belakang saja (ditunda)," kata Ganjar, di Semarang, Senin, 15 Februari 2021.




    Menurut Ganjar, keputusan Jateng tidak menerapkan sanksi mempertimbangkan aspek kedaerahan. Dia menegaskan sebaiknya energi penanganan pandemi virus korona difokuskan pada percepatan vaksinasi.

    "Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin, bukan lagi perdebatan dihukum-tidak dihukum, hak asasi, dan sebagainya. Nanti kita tidak jalan-jalan sehingga persuasi lebih penting, sosialisasi lebih penting," ujarnya.

    Ganjar menyatakan akan menunda sementara suntik vaksin covid-19 sampai akhir tahun bagi warga yang menolak vaksinasi. Mereka nantinya akan diberi pengetahuan tentang keamanan vaksin.

    Baca juga: 5 Korban Longsor Nganjuk Ditemukan

    "Anggap saja ini diedukasi dulu beberapa bulan. Nanti, diujung akhir tahun, mereka-mereka bisa di sana, tapi kita ingatkan dan kita edukasi," jelas dia.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam Pasal 13A ayat (1) dan (2) menyebut sasaran penerima vaksin covid-19 yang telah dilakukan pendataan oleh Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi.
     
    Pasal 13A ayat (4) menegaskan sasaran penerima yang menolak disuntik vaksin akan dikenakan sanksi. Beleid itu berbunyi Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

    Atas Perpres itu, Ganjar menilai tidak perlu ada perdebatan tentang saksi bagi warga yang menolak vaksinasi. "Karena keluar aturan tentang sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini," beber Ganjar.

    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id