LKPD 2019 Pemprov Banten Tercepat se-Indonesia

    Wibowo Sangkala - 06 Februari 2020 19:45 WIB
    LKPD 2019 Pemprov Banten Tercepat se-Indonesia
    Gubernur Banten, Wahidin Halim, bersama jajarannya saat penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2019, Rabu, 6 Februari 2020. Metrotv/ Wibowo Sangkala
    Serang: Pemprov Banten menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2019 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, Rabu, 6 Februari 2020.

    Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Agus Khotib, mengatakan berdasarkan data yang yang dimilikinya untuk LKPD TA 2019, Pemprov Banten menjadi yang pertama menyerahkannya. Saat penyerahan dilakukan, belum ada satu pun pemprov se-Indonesia yang melakukannya.

    "Sampai saat ini Pemprov Banten nomor satu, tapi kalau kabupaten/kota sudah ada beberapa di seluruh Indoensia. Kalau di 34 ini, provinsi yang pertama," kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis, 6 Februari 2020.

    Agus mengapresiasi penyerahan LKPD lebih awal yang dilakukan Pemprov Banten sehingga penyerahan laporan bisa lebih cepat. Setelah LKPD masuk maka pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan tersebut. Pemeriksaan akan berjalan selama 60 hari. 

    "Kalau BPK kan targetnya (pemeriksaan) 60 hari, kita tuh 60 hari kurang sebenarnya tapi kita maksimalkan. Hasil pemeriksaan nanti kami serahkan ke dewan (DPRD-red)," ungkap Agus.

    Menurut Agus penyerahan LKPD sangat berdampak positif terhadap penganggaran APBD selanjutnya. Dengan penyerahan lebih cepat maka DPRD bisa lebih awal menyusun perubahan APBD tahun berjalan. 

    "Dengan hasil audit bisa ketahuan silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), bisa menyusun perubahan APBD untuk mengaloaksikan ke anggaran berikutnya. Kalau poin yang penting itu tahu silpa," ungkap Agus.

    Sementara Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah maju dengan menyerahkan LKPD lebih awal dari yang biasanya. Wahidin menegaskan hal itu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

    "Tradisinya pada Maret, kita sudah maju ke Februari. Ini cara saya di dalam melakukan upaya peningkatan. Kita tidak mau berlama-lama, cara saya mengelola keuangan ini dengan gerakan agar segara menyerahkan laporan ke BPK. Saya kira ini upaya yang kita lakukan," kata Wahidin.

    Menurut Wahidin opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan target utamanya. Baginya yan terpenting adalah memersempit ruang gerak korupsi. Bahkan catatan BPK pada TA sebelumnya sudah seluruhnya diselesaikan.

    "Kalau saya WTP itu target ke dua, yang pertama itu meminimalisasi korupsi di Banten. Sudah kita selesaikan, yang menjadi catatan BPK semaksimal mungkin kita koreksi," pungkas Wahidin.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id