Gubernur Sultra Serahkan Kasus Bupati Kolaka Timur ke Proses Hukum

    Antara - 24 September 2021 10:04 WIB
    Gubernur Sultra Serahkan Kasus Bupati Kolaka Timur ke Proses Hukum
    Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi saat dimintai tanggapan terkait KPK menangkap Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, Jumat (24/9/2021) . ANTARA/Harianto



    Kendari: Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menegaskan, pihaknya menyerahkan kasus yang menimpa Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur ke jalur hukum. Andi Merya Nur dijaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 21 September 2021.

    "Itu (kasus Bupati Kolaka Timur ditangkap KPK) kami serahkan kepada hukum, biar diproses secara hukum," kata Ali Mazi, di Kendari, Sultra, Jumat, 24 September 2021.

     



    Gubernur Sultra tak banyak berkomentar terkait kasus tersebut, karena pihaknya sebagai pemerintah hanya bekerja untuk melayani rakyat. Ali Mazi mengimbau kepada seluruh kepala daerah bupati/wali kota agar bekerja melayani masyarakat dengan berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    "Kita bekerja untuk rakyat, untuk masyarakat. Bekerja untuk sebaik-baiknya. Kita diberi amanah tentu untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

    Baca: Pemakaian Uang Suap Bupati Kolaka Timur Diusut

    Terkait adanya OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, dia mengaku saat ini kepemimpinan di kabupaten itu diisi oleh pelaksana harian (plh) yakni Sekretaris Daerah (Sekda) setempat.

    "Plh (yang isi) Sekda, nanti setelah satu minggu kami evaluasi dan berkonsultasi dengan Mendagri," ungkapnya.

    Pada Selasa, 21 September 2021, KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) bersama lima orang lainnya di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Atas kasus itu, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni Bupati dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah (AZR).

    KPK menetapkan kedua tersangka terkait dua proyek pekerjaan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Atas proyek itu, Bupati Kolaka Timur diduga meminta uang Rp250 juta dari Kepala BPBD setempat.

    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id