1.198 Guru PPPK Kabupaten Bogor Masih Bergaji Honorer

    Antara - 03 Desember 2019 17:01 WIB
    1.198 Guru PPPK Kabupaten Bogor Masih Bergaji Honorer
    Ilustrasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)--Foto: Antara/Andika Wahyu
    Bogor:  Sebanyak 1.198 guru Kabupaten Bogor Jawa Barat belum dapat menikmati gajinya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun telah lolos tes PPPK awal 2019. Sejumlah guru itu pun mempertanyakan, sebab hingga akhir Desember ini gaji mereka masih sama seperti ketika mereka menjadi guru honorer.

    "PPPK sudah sejak awal tahun (2019) ikut tes, tapi sampai sekarang belum ada gajinya. Sampai sekarang gajinya masih (tetap) honor," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor, Dadang Suntana di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa, 3 Desember 2019.

    Dadang mengaku, sempat menanyakan perkara tersebut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Namun Dadang mendapat fakta bahwa pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur penggajian PPPK.

    "Artinya gajinya disetarakan dengan apa, belum tahu. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang ASN, aparatur sipil itu terbagi jadi dua, ada PNS ada juga PPPK," jelas Dadang.

    Menurut Dadang kini 1.198 guru berstatus PPPK itu terpaksa masih dibayar dengan sistem honor oleh masing-masing sekolah tempatnya mengajar. Dadang menganggap honor guru di Kabupaten Bogor masih minim.

    "Honor tersebut ada yang Rp250 ribu sampai Rp500 ribu per bulan. Kadang mereka malu mau keluar (dari sekolah) karena kadung dipanggil guru. Nanti ada image lain (kalau keluar), makanya mereka bertahan," ungkap Dadang.

    Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, membenarkan belum adanya regulasi yang mengatur sistem penggajian PPPK dari KemenPAN-RB. Iwan memastikan bahwa biaya untuk menggaji 1.198 guru PPPK di daerahnya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2020.

    "Kami belum atur, karena adanya di tengah-tengah. Kalau pakai APBD berat juga, saya lihat tidak ada (dalam APBD 2020)," kata Iwan.

    Sebelumnya, pada Februari 2019, Pemkab Bogor mendapat kuota 2.209 PPPK dari KemenPAN-RB. Kuota tersebut terbagi atas 2.122 tenaga pengajar, 37 tenaga kesehatan, dan 50 penyuluh pertanian.

    Sejak awal diwacanakan, program ini membuat Pemkab Bogor was-was. Pasalnya, gaji para pegawai setara pegawai negeri sipil (PNS) itu dibebankan kepada Pemerintah Daerah, alias menggunakan APBD masing-masing daerah.

    Jika dihitung, Pemkab Bogor harus mengeluarkan biaya setidaknya Rp66 miliar dalam setahun untuk membayar PPPK yang disebut-sebut gajinya setara dengan PNS golongan IIIA.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS, gaji Golongan IIIA dengan masa kerja 0 tahun memiliki gaji Rp2.456.700.

    Jika diasumsikan untuk menggaji 2.209 PPPK dalam sebulan, Pemkab Bogor membutuhkan Rp5,5 miliar. Artinya, dalam setahun Pemkab Bogor perlu mengalokasikan anggaran sebesar Rp66 miliar khusus menggaji PPPK.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id