Wali Kota Tangsel Diadukan ke Ombudsman dan Gubernur Banten

    Farhan Dwitama - 27 Oktober 2019 11:03 WIB
    Wali Kota Tangsel Diadukan ke Ombudsman dan Gubernur Banten
    Wali Kota Tangsel Airin/MI/Susanto
    Tangerang: Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Tangerang Raya melaporkan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ke Ombudsman dan Gubernur Banten. Airin dianggap lamban merespon keluhan masyarakat dan terlalu memihak kepada pengembang terkait aturan kendaraan berat.

    "Hal tersebut dilakukan karena tidak cepat dan tanggapnya respon yang dilakukan pihak wali kota mengatasi jam operasional truk barang dan ruas-ruas jalan yang ada di wilayah kota tangerang selatan," kata Ketum Permahi Tangerang Raya Athari Farhani saat dikonfirmasi, Sabtu, 26 Oktober 2019. 

    Menurut Athari pemerintahan Airin saat ini lebih condong memihak ke pengembang-pengembang raksasa di Tangerang Selatan. Pelaporan yang disampaikan Permahi ke Ombudsman Provinsi Banten ini atas dugaan maladministrasi karena dianggap lalai dan abai terhadap kewajiban penyelenggara negara di daerah dalam pelayanan hukum sehingga merugikan masyarakat luas.

    Athari menjelaskan aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

    "Di mana maladministrasi yang dimaksud adalah telah melakukan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan merugikan masyarakat," jelas Athari.

    Sementara dalam laporanya ke Gubernur Provinsi Banten, Permahi Tangerang Raya menganggap Pemerintah Kota Tangerang Selatan merupakan Kota yang terletak dalam wilayah Provinsi Banten, sehingga Pembinana dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahanya dikoordinasikan oleh Gubernur Provinsi Banten. Sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

    "Kami sampaikan bahwasanya wali kota telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa, memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Athari.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id