Temanggung Keberatan Gaji P3K Dibebankan ke Daerah

    Media Indonesia.com - 14 September 2021 13:17 WIB
    Temanggung Keberatan Gaji P3K Dibebankan ke Daerah
    Ilustrasi-- Tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Guru di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) (Foto: MI/Dwi Apriani)



    Temanggung: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung, Jawa Tengah, merasa keberatan lantaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama ini dibebankan ke daerah. Imbasnya, pembangunan di daerah terhambat.

    Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo mengatakan rekrutmen PPPK mulai dilakukan pada 2019, yakni sebanyak 226 orang diangkat dari honorer K2. Semula penggajian PPPK yang terdiri dari penyuluh pertanian, guru, dan tenaga kesehatan akan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp11,5 miliar. Nyatanya gaji PPPK malah dibebankan ke daerah.

     



    "Mulai Januari 2020 daerah sudah membayar gaji 226 PPPK. Padahal katanya mau dibayari pusat, tapi ternyata jadi beban daerah tiap tahun sebesar Rp11,5 miliar," ungkap Bowo, Selasa, 14 September 2021.

    Padahal, lanjut Bowo, PPPK guru yang baru direkrut saat ini sebanyak 2.084 orang juga harus dibayar daerah. Penggajian ini membutuhkan dana sebesar Rp 144 miliar. Daerah merasa keberatan dengan ini.

    Baca juga: 3 Korban Selamat Kebakaran Lapas Diawasi Ketat

    "Yang besok ini tenaga guru sejumlah 2.084 membutuhkan anggaran Rp 144 miliar," ujar Bowo.

    Menurut Wabup, daerah mengharapkan pemerintah pusat menambah Dana Alokasi Umum (DAU) agar daerah tidak kesulitan. Akan tetapi ternyata hingga kini tidak ada tambahan dari DAU untuk penggajian, sehingga praktis akan mengurangi pos pembangunan dan dialihkan untuk menggaji PPPK.

    "Memang masih banyak Daerah yang anggaran rutinnya masih lebih banyak dari pada anggaran pembangunannya. Tapi kalau Pusat kebijakannya selalu dibebankan ke Daerah ya alhasil memang tidak ada anggaran rutin yabg lebih kecil dari anggaran pembangunan," kata dia.

    Sementara pos dana DAU, dijelaskan Wabup, peruntukannya bermacam-macam kebutuhan sesuai perhitungan pusat. Besarannya tergantung dari beberapa indikator tertentu, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi daerah.

    Baca juga: Usai Pembakaran Fasum Oleh KKB, Nasib 2 Nakes di Kiwirok Belum Diketahui

    "Alur DAU untuk banyak item," terangnya.

    Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari dua yaitu PNS dan PPPK. Bedanya PPPK tidak punya hak pensiun dan tiap lima tahun sekali akan dievaluasi kinerjanya. Kebutuhan untuk membayar ASN mencapai 58,6% dari DAU. Lainnya sudah habis untuk Alokasi Dana Desa dan AD Kelurahan.

    Berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat, untuk 2021 pemerintah daerah diminta menyediakan Rp40 miliar untuk gaji PPPK yang sekarang sedang direkrut.

    "Lah kita ini duitnya tidak ada," cetus Bowo. (Tosiani)


    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id