Gubernur Sulsel Non Aktif Nurdin Abdullah Didakwa Pasal Berlapis

    Muhammad Syawaluddin - 22 Juli 2021 15:26 WIB
    Gubernur Sulsel Non Aktif Nurdin Abdullah Didakwa Pasal Berlapis
    Suasana persidangan terdakwa kasus suap dan gratifikasi, Nurdin Abdullah, di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 22 Juli 2021. Medcom.id/ Muhammad Syawaluddin



    Makassar: Terdakwa kasus suap dan gratifikasi, Nurdin Abdullah, didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

    Salah satu JPU, Muhammad Asri Irwan, mengatakan Gubernur Sulsel non aktif itu didakwa dengan pasal kumulatif yakni pasal suap dan pasal gratifikasi karena telah menerima uang dari beberapa kontraktor.

     



    "Pasal suap itu minimal empat tahun. Gratifikasi juga itu minimal empat tahun," katan Asri di PN Makassar, Kamis, 22 Juli 2021.

    Baca: Nurdin Abdullah Diduga Menerima Gratifikasi Rp8,71 Miliar dari Kontraktor Lain

    Dia menjelaskan Nurdin menerima suap dari dari Agung Sucipto sebesar 150 ribu SGD dan Harry Syamsuddin sebesar Rp2,5 miliar untuk mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

    Nurdin juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah kontraktor yang ada. Bahkan dalam sidang tersebut jaksa penuntut umum menyebut Nurdin Abdullah menerima gratifikasi dari kontraktor sebesar 200 ribu SGD dan lainnya.

    "Yang kedua itu mengenai gratifikasi, Nurdin Abdullah sebagai penyelenggara negara menerima pemberian-pemberian selama menjadi Gubernur dari beberapa kontraktor di Sulsel," jelasnya.

    Dalam sidang tersebut Nurdin dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

    Kemudian Pasal 12 B, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

    Dalam sidang yang dipimpin oleh Ibrahim Palino tersebut, Nurdin tidak mengajukan eksepsi. Hal itu dilakukan untuk untuk mempercepat persidangan. "Kami tidak mengajukan eksepsi supaya langsung pembuktian, mempercepat persidangan dan untuk pembuktian," kata salah satu Kuasa Hukum, Nurdin Abdullah, Irwan.


     

    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id